Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo Duga Ada Kaitan Beredarnya Surat DKP dengan Pertanyaan HAM Saat Debat

Kompas.com - 11/06/2014, 19:02 WIB
Dani Prabowo

Penulis

 


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tim sukses pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menduga, ada unsur kesengajaan yang dibuat antara beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan pertanyaan soal hak asasi manusia (HAM) yang diberikan calon wakil presiden Jusuf Kalla saat debat kandidat capres-cawapres, Senin (9/6/2014).

"Pasti masyarakat juga tahu, bersamaan dengan isu itu, muncul surat itu beredar di luar ada pertanyaan di sini (debat capres), membacanya tidak begitu susah," kata Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Kampanye Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Idrus Marham, di Rumah Polonia, Jakarta, Rabu (11/6/2014).

Idrus mengatakan, pihaknya tidak ingin menuduh pihak tertentu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas beredarnya surat itu.

"Saya tidak tahu, tapi ini ada korelasi yang sangat luas (antara beredarnya surat DKP dan pertanyaan JK)," ujarnya.

Lebih jauh, Idrus mengatakan, timses Prabowo-Hatta tak ingin memperpanjang kasus itu dengan melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut dia, jawaban Prabowo atas pertanyaan JK saat itu sudah cukup menggambarkan jika capres yang diusung partainya memiliki komitmen dalam penyelesaian persoalan HAM.

"Tidak perlu lapor. Justru kita menganggap itu adalah peluang bagi Prabowo untuk menjelaskan bahwa apa yang dituduhkan, bahwa apa yang difitnahkan selama ini tidak benar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com