Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta: Kepastian Hukum Harus Akui HAM

Kompas.com - 09/06/2014, 20:26 WIB
Indra Akuntono,
Dani Prabowo,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Hatta Rajasa menilai kepastian hukum harus memberikan jaminan atas penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Kepastian hukum, kata Hatta, harus mampu memberikan penghormatan dan pemenuhan penegakan atas hukum serta pengakuan atas hak asasi manusia.

Hal ini disampaikan Hatta menjawab pertanyaan moderator dalam debat capres dan cawapres di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014). Pertanyaan yang diajukan moderator ialah mengenai apa yang dianggap paling utama dari para calon dalam membangun demokrasi pemerintahan yang bersih di negara hukum.

"Prabowo dan Hatta akan memastikan hukum warga negara setara di depan hukum dan hanya kepada hukumlah kebenaran dan keadilan ditegakkan," kata Hatta.

Untuk demokrasi, lanjutnya, dia menyampaikan bahwa demokrasi bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan, melainkan suatu sistem nilai yang perlu ditegakkan. "Dan harus diyakini value (nilai) tersebut mengantarkan kita kepada kemakmuran dan kesejahteraan," sambungnya.

Selain itu, Hatta mengatakan bahwa demokrasi harus mencerminkan tiga hal, yakni menjamin warga negara dan bangsa bisa menyalurkan hak aspirasi dan inspirasi tanpa diskriminasi, dapat memberikan hak-hak politik kepada setiap warga negara tanpa ada diskriminasi terhadap latar belakang, agama, serta menjamin lembaga demokrasi berjalan dengan baik.

"Apabila berjalan dengan baik, itu akan melahirkan produktivitas yang mengantarkan menuju kemakmuran dan kesejahteraan," tutur Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com