Wasekjen PPP: Yang Minta SDA Mundur dari Ketum, Nafsu Mau Jadi Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha menuding para politisi senior PPP yang berniat menggulingkan Suryadharma Ali dari posisi Ketua Umum PPP berniat mengincar posisi menteri.

Tamliha menuturkan, seharusnya saat Suryadharma dihadapi masalah dugaan korupsi, pihak internal PPP tidak menyerukan wacana muktamar luar biasa.

"Mereka yang minta SDA (Suryadharma Ali) mundur itu, nafsu mau menjadi menteri. Kalau dia jadi ketua umum kan bisa berpeluang mengatur siapa yang jadi menteri, ini yang disasar," ujar Tamliha di Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Tamliha tak mau mengungkap siapa saja yang berniat maju sebagai menteri dari PPP. Menurut dia, publik sudah bisa menilai pengurus PPP yang berniat maju sebagai menteri dari pernyataan-pernyataan yang menyerang Suryadharma.

Tamliha pun menyindir niat meraih kekuasaan para seniornya itu. Menurut dia, koalisi PPP mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa adalah tanpa syarat sehingga tak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri.

"Seharusnya dalam situasi seperti ini, Ketum PPP tertimpa musibah menjadi tersangka, tidak sepantasnya berbuat seperti itu. Hingga kini, beliau tetap aktif sebagai ketua umum, menandatangani surat, dan memimpin rapat. Hanya orang tak berakhlak yang minta SDA mundur dalam situasi tertimpa musibah seperti sekarang," kata anggota Komisi I DPR itu.

Pascapenetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Suryadharma mulai digoyang dari jabatan Ketua Umum PPP. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP KH Zarkasih Nur dan Ketua Majelis Pakar PPP Barlianta Harahap meminta agar Suryadharma mundur dari posisinya saat ini.

“PPP tidak boleh dicampuradukkan dengan kasus yang sedang dihadapi SDA. Lebih baik SDA berhenti untuk sementara waktu hingga nanti ada keputusan final,” kata Zarkasih Nur dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini mengedepankan asas maslahat dalam menyikapi kasus yang menimpa pucuk pimpinan PPP. Menurut dia, saat ini yang paling maslahat adalah tidak menambah beban SDA selain menyelesaikan persoalan hukum.

“Supaya SDA tidak lagi terbebani memikirkan urusan partai sehingga dia bisa lebih fokus melakukan pembelaan pada saat proses hukum,” ungkapnya.

Sementara Barlianta meminta agar Suryadharma mengambil langkah serupa saat yang bersangkutan menyatakan mundur dari posisi menteri agama.

“Kalau dari Menag mundur, seyogianya juga mundur dari ketua umum. Apalagi PPP merupakan parpol Islam, jadi harus mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Barlianta.