Mantan Komisioner Komnas HAM Keberatan Dicatut dalam Tim Pemenangan Prabowo-Hatta

Ia mengaku terkejut saat ada beberapa rekannya di Sulawesi Selatan yang memberikan ucapan selamat karena masuk sebagai anggota dewan pakar Prabowo-Hatta. Padahal, sebelumnya tak pernah ada penawaran dan konfirmasi mengenai posisi tersebut.

"Mengejutkan, karena selain saya tidak pernah dihubungi sebelumnya dan garis politik Prabowo-Hatta berseberangan," kata Saharuddin, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/5/2014).

Saharuddin menjelaskan, ada beberapa alasan lain yang dianggapnya sangat prinsipil dan membuatnya menolak membantu memenangkan Prabowo-Hatta. Alasan pertama, sebagai pegiat hak asasi manusia (HAM), Saharuddin menilai Prabowo belum menuntaskan kasus pelanggaran HAM seperti yang dituduhkan.

"Kata kubu Prabowo, itu dianggap masalah masa lalu. Justru di sini masalahnya, bagaimana mau komitmen sama penegakan hukum kalau seperti ini. Sangat kontraproduktif dan membebani saya," ujarnya.

Selain itu, kata Saharuddin, ia juga menyayangkan posisi Prabowo yang menunjuk Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Pasalnya, Hatta dianggap gagal memberikan teladan dalam penegakan hukum saat kasus kecelakaan maut di tol Jagorawi beberapa waktu lalu yang menjerat putranya, Rasyid Rajasa. Dalam kasus itu, kata dia, ada ketidakadilan. Sebagai seorang tokoh politik dan menteri, Hatta dinilainya ikut mengintervensi sehingga putranya terbebas dari hukuman berat.

"Sama sekali tak tersentuh hukum, padahal pencuri sandal bolong bisa dipenjara," ucapnya.

Saharuddin juga mengkritik politik transaksional yang sangat kentara dilakukan oleh Prabowo-Hatta. Menurutnya, politik transaksional menjadi momok di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan harus dihentikan oleh calon pemimpin berikutnya.

"Garis politiknya berbeda, maka saya menolak. Walau pun saya tahu yang mengusulkan adalah sahabat saya, pasti niatnya baik, saya merasa terhormat, tapi karena alasan itu, saya keberatan dan menolak," katanya.