Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepastian Koalisi Demokrat-Golkar Tunggu Rapimnas

Kompas.com - 17/05/2014, 17:29 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan bahwa wacana koalisi antara Partai Golkar dengan Demokrat belum final. Menurutnya, kepastian koalisi poros ketiga ini menunggu hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar dan Partai Demokrat, yang sama-sama digelar pada Minggu (18/5/2014) besok.

"Sekali lagi, koalisi yang akan kami bentuk intensif dengan Golkar belum putus, masih dalam taraf pembahasan baik di internal Demokrat maupun Golkar," kata Syarief di Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

"Harapannya, tentunya kami akan tampung aspirasi DPD-DPD (dewan pimpinan daerah) seluruh Indonesia. Begitu juga Golkar akan tampung aspirasi daerah karena mereka sudah membuat keputusan strategis sesuai dengan rapimnas. Apakah rapimnas bisa diubah atau tidak, itu tergantung Golkar," lanjutnya.

Menteri Koperasi dan UKM ini mengakui bahwa Partai Demokrat memang melakukan komunikasi intensif dengan Golkar terkait kemungkinan koalisi. Bahkan, untuk menjajaki kemungkinan koalisi itu, kedua partai membentuk tim enam yang terdiri dari Syarief, MS Hidayat, Agung Laksono dan Idrus Marham (Golkar), Jero Wacik serta Edhie Baskoro Yudhoyono (Demokrat).

Menurut Syarief, hasil komunikasi antara kedua partai melalui tim enam ini cukup bagus. Hanya saja, belum ditemukan kesepakatan antara Golkar dan Demokrat mengenai calon wakil presiden yang akan diusung.

Sesuai dengan hasil rapimnas Golkar sebelumnya, kata Syarief, Partai Golkar mengusulkan Ketua Umum Aburizal Bakrie sebagai capres. Namun, menurut Syarief, usulan tersebut tidak sesuai dengan misi Demokrat lima tahun ke depan. Demokrat, menurutnya, menginginkan agar Aburizal bersama-sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi king maker, bukan capres.

Namun, lanjut Syarief, dalam komunikasi antara kedua partai, Golkar tetap menginginkan Aburizal menjadi capres. Golkar juga meminta peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo untuk mendampingi Aburizal sebagai cawapres.

"Menanggapi hal tersebut, Demokrat tentunya belum menerima karena tidak sesuai dengan misi kami, tidak sesuai dengan stategi kami yang menginginkan ARB sebagai king maker bersama-sama SBY," ucap Syarief.

Syarief mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan Menteri Perindustrian MS Hidayat yang diusung sebagai capres dari Golkar.

"Dari Demokrat sebenarnya, ingin calon lain dari Golkar, MS Hidayat bersama-sama dengan, kalau mereka setuju, Pramono Edhie silakan, tapi kita masih punya banyak calon-calon cawapres di konvensi," sambungnya.

Karena belum sampai pada titik temu, Syarief mengatakan bahwa opsi-opsi ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapimnas masing-masing partai. Selain opsi tersebut, rapimnas Partai Demokrat kemungkinan akan membahas opsi partai berlambang Mercy tersebut berada di luar Pemerintahan 2014 nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com