Golkar Sulit Tolak Ajakan Koalisi di Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Hajriyanto Thohari mengatakan, partainya sulit menolak ajakan partai politik yang hendak menggandeng Golkar dalam koalisi pemerintahan. Menurut dia, Golkar tidak punya alasan kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

"Doktrin dalam Partai Golkar itu Karya Siaga Gatra Praja. Artinya, dalam doktrin itu Golkar susah menolak jika diajak untuk ikut mengelola negara," ujarnya saat diskusi di Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Hajriyanto mengatakan, sejak dari awal Partai Golkar akan berkoalisi, termasuk apabila partai berlambang beringin itu mendapatkan suara 20 persen. Menurutnya, koalisi merupakan keniscayaan bukan hanya dilihat dari segi legal-formal, tetapi juga adanya kesadaran bahwa persoalan bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri.

"Kalau parpol-parpol menginginkan Golkar berada di luar pemerintahan, ya enggak usah diajak (dalam koalisi pemerintahan). Kalau sekali diajak, Golkar akan susah menolak," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tersebut.

Mengenai koalisi, Golkar masih menunggu hasil rekapituasi suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hajriyanto mengatakan, Golkar sebenarnya sudah melakukan penjajakan dengan parpol-parpol lain sebelum pemilu legislatif.

"Kesemuanya pada waktu itu adalah menunggu hasil pileg karena akan didapatkan perolehan riil partai yang diajak koalisi bisa dihitung. Semuanya juga sama, masih menunggu," ujarnya.

Berdasarkan hitung cepat dari beberapa lembaga survei, Golkar menempati urutan kedua setelah PDI-P, dengan kisaran suara antara 14-16 persen. Perolehan suaranya dikalahkan oleh PDI Perjuangan, yang diperkirakan merebut 19 persen suara.