Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tetap Santai, Suryadharma Anggap Wacana Penggulingannya Didramatisasi

Kompas.com - 10/04/2014, 16:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Suryadharma Ali tak mau terlalu menggubris wacana pelengserannya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan oleh internal partai. Dia menyatakan yang berhak menggesernya dari posisi Ketua Umum hanyalah forum muktamar.

"Tidak terlalu serius saya menanggapi itu. Kalau pencopotan saya itu, ada forumnya, yang namanya muktamar nah. Nah, kalau nama forumnya ada muktamar luar biasa saya mendapatkan mandat dari muktamar, yang bisa mencopot saya itu muktamar, begitu," ujar Suryadharma di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Menteri Agama RI itu mengungkapkan forum muktamar itu mungkin saja menyetuju pelengserannya. Namun, Suryadharma berkeyakinan muktamar tak akan menyetujui wacana itu.

"Peserta muktamar itu kan bukan hanya elite politik PPP, tapi seluruh cabang, di mana sebetulnya arahnya itu. Jadi itu saya kira didramatisasi aja, tidak ada masalah, haha," ujar Suryadharma.

Dia juga menilai turunnya suara PPP karena mesin partai kompetitor sudah semakin banyak sehingga suara partai berlambang ka'bah itu semakin tergerus.

Sebelumnya, sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sudah mengajukan desakan agar pengurus pusat PPP menjatuhkan sanksi kepada Suryadharma karena dianggap sudah melanggar konstitusi partai. Hal ini lantaran Suryadharma memutuskan hadir dan berorasi dalam kampanye Partai Gerindra pada akhir Maret lalu.

Suryadharma dinilai melanggar kesepakatan partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung yang menyatakan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Tidak ada nama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Setelah surat DPW PP diterima pengurus pusat, selanjutnya akan dilakukan rapat pleno PPP pada 13 April mendatang untuk menentukan sanksi yang dijatuhkan kepada Suryadharma. Jika Suryadharma dicopot, tugas Ketua Umum akan digantikan Wakil Ketua Umum yang disepakati dalam rapat pleno.

Saat ini, PPP memiliki empat wakil Ketua umum yakni Emron, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Syaifuddin, dan Hasrul Azwar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com