Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Presiden soal Impor Daging Sapi

Kompas.com - 13/03/2014, 22:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


LAMONGAN, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluhkan soal impor daging sapi yang menyebabkan pengaturan harga hingga kegaduhan politik di Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mendorong perlunya peningkatan produksi daging sapi dalam negeri melalui berbagai cara termasuk lewat Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Saya senang datang ke sini melihat sapinya banyak dan bagus jadi tidak perlu impor ke Australia dan New Zealand, macam-macam, politiknya gaduh dan ada lagi yang makelar-makelar tingkat nasional yang keruk keuntungan tinggi," ujar Presiden SBY saat berkunjung ke peternakan Wahyu Utama di Tuban, Jawa Timur, Kamis (13/3/2014).

Dalam kunjungan kali ini, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Pendidikan M Nuh, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan. Presiden menilai, jika terus bergantung pada impor daging sapi, maka Indonesia akan selalu mendapatkan harga tinggi.

Presiden berharap agar kuantitas dan kualitas produksi daging sapi dalam negeri bisa ditingkatkan. Dengan memasarkan daging dalam negeri, Presiden mengatakan, masyarakat bisa membeli daging sapi dengan harga terjangkau.

"Di sisi lain juga perlu dipikirkan agar para petani ternak sapi juga mendapat keuntungan dari penjualan sapi. Jadi harganya sesuai untuk petani dan bisa dijangkau masyarakat," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Ketua Kelompok Tani Djoko Utomo mengeluhkan soal tidak adanya rumah pemotongan hewan (RPH) di tempatnya. Selama ini, kata dia, unit kelompok tani yang berdiri sejak tahun 1992 itu menggunakan RPH sementara yang masih belum berstandar nasional sehingga daging sapi potong dari ternak yang dikembangkan peternakan Wahyu Utama tidak bisa masuk Jakarta.

"Kami belum memenuhi syarat karena tempat RPH masih sementara. Jadi kalau ada RPH tetap, permintaan daging dari Jakarta bisa terpenuhi," katanya.

Menanggapi permintaan Djoko itu, SBY menginstruksikan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan untuk bisa menyediakan fasilitas RPH di peternakan Wahyu Utama agar produksi daging sapi bisa memenuhi standar.

"Kalau lambat, nanti beritahu saya," ujar SBY.

SBY berpendapat, kelompok tani Wahyu Utama adalah contoh terbaik sebuah kelompok tani yang mandiri dan mampu mengembangkan peternakan yang terintegrasi mulai dari pembibitan, penggemukan, hingga pemasaran. Adapun, peternakan Wahyu Utama sudah berdiri sejak tahun 1992.

Peternakan ini memiliki populasi sapi sekitar 2.000 ekor, yang terdiri dari sapi simental, limosin, brangus, dan PO/lokal, Peternakan ini mampu memproduksi untuk kebutuhan daging potong wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, hingga beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com