PDI-P Klaim Tak Pernah Beri Suap dalam Sengketa Pilgub Banten

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tidak pernah melakukan suap pada seluruh proses pemilihan kepala daerah. Hal itu dikatakan Hasto untuk menanggapi dakwaan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan terkait adanya suap untuk Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Akil Mochtar.

Hasto menuturkan, dalam Pilgub Banten, pihaknya memberi tugas kepada Rano Karno untuk memenangkan pilgub tersebut. Pemenangan itu sifatnya sebelum pemilihan bergulir dan tidak sampai pada proses pemenangan gugatan hasil pilgub di Mahkamah Konstitusi.

"Kami enggak paham kalau putusan MK bisa dilakukan dengan itu (suap). Kalau bisa, buktinya kami tetap kalah di Bali dan Jawa Barat. Kita ingin menang dengan cara demokratis dan jujur, itu tradisi yang kita pegang," kata Hasto saat dihubungi, Jumat (7/3/2014).

Dalam dakwaan Wawan, Jaksa KPK menyebut Wawan menyuap Akil sebesar Rp 7,5 miliar. Suap itu untuk memenangkan pasangan yang juga diusung PDI-P, yakni Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno dengan menolak seluruh gugatan para pesaing dalam sengketa hasil Pilgub Banten.

Terkait dakwaan itu, Hasto mengaku tak paham. Menurutnya, kalaupun suap itu benar-benar dilakukan Wawan, langkah itu adalah inisiatif pribadi Wawan dan tidak dilakukan secara kolektif bersama Rano.

"Kami enggak tahu, itu kan konteksnya pengamanan (pemenangan) ke MK, mungkin itu inisiatif pribadi dan enggak dilakukan secara kolektif," ujarnya.

Atut-Rano berhasil memenangkan Pilgub Banten pada 22 Oktober 2011 yang diikuti dua pasangan lainnya, yakni Wahidin Halim-Irna Narulita dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki. Atas hasil pilgub yang ditetapkan KPU pada 30 Oktober 2011, pasangan Wahidin-Irna, Jazuli-Makmun, dan Dwi Jatmiko-Tjejep Mulyadinata mengajukan permohonan keberatan ke MK. Akhirnya, MK menolak seluruh gugatan mereka.