Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Pertanyakan Karakter Aktivis Mahasiswa

Kompas.com - 06/03/2014, 19:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto batal menjadi pembicara dalam acara diskusi mahasiswa di Hotel Savoy Homan, Bandung, Rabu (5/3/2014) kemarin.

Pengurus Partai Gerindra pun menyesalkan peristiwa itu. Salah satunya Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat.

"Pak Prabowo sudah menghargai mahasiswa. Mahasiswa ini kan berbeda dengan organisasi-organisasi preman karena punya nalar dan budaya yang tinggi. Saya sebagai mantan aktivis mahasiswa bertanya juga apa memang karakter seperti itu aktivis sekarang?" kata Martin di DPR, Kamis (6/3/2014).

Martin menuturkan Prabowo selalu menghormati pendapat mahasiswa. Namun, apabila memang mahasiswa merasa khawatir diintervensi oleh kepentingan politik, Martin menilai seharusnya sejak awal tak perlu mengundang Prabowo.

Dia menjelaskan hubungan Prabowo dan kalangan mahasiswa dan aktivis saat ini sangat baik. Martin bahkan mengaku sudah puluhan kali menemani Prabowo ceramah di kampus-kampus dan selalu mendapat respon yang baik.

Seperti diberitakan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus calon presiden Republik Indonesia 2014, Prabowo Subianto, sedianya memenuhi undangan menjadi pembicara dalam diskusi forum BEM se-Nusantara yang bertajuk "Peran Mahasiswa untuk Kemajuan Demokrasi dan Kemajuan Bangsa" di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/3/2014).

Wakil Sekjen Partai Gerindra yang juga adalah Sekretaris Pribadi Prabowo, Sudaryono, mengatakan tidak tahu alasan mahasiswa meminta Prabowo keluar dari ruangan, padahal Prabowo datang dalam kapasitas undangan sebagai pembicara di acara tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, sempat terjadi keributan di internal mahasiswa anggota BEM karena ada pihak yang tidak sudi atas kehadiran Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com