Moratorium Iklan Politik, KPI Berharap Lebih "Bergigi" Tindak Lembaga Penyiaran

Ketua KPI Judhariksawan mengungkapkan, dengan adanya moratorium ini, KPI bisa lebih memiliki kekuatan. Pada tahun 2013, kata dia, KPI sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan semua penayangan iklan politik yang ditengarai sebagai kampanye terselubung. Namun, surat edaran itu tak digubris.

"Maka dengan adanya keputusan ini, akan semakin memperkuat. Dengan RDP ini, tentu bisa mengikat. Selama dua minggu ini, lembaga penyiaran harus clear dari informasi sesat yang membuat masyarakat bertanya itu kampanye atau tidak," kata Judhariksawan, di Kompleks Parlemen, Selasa (25/2/2014).

Jika ada yang tidak menaati moratorium ini, ia menegaskan, KPI akan memberikan sanksi administratif mulai dari sanksi teguran hingga pemberhentian sementara. KPI juga akan menyerahkan hasil putusan sanksi itu ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian perpanjangan izin lembaga penyiaran. Kerja sama itu nantinya akan diwujudkan dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) antardua instansi.

"Ini penting karena pada tahun 2016, semua lembaga penyiaran akan memperpanjang hak siarannya," katanya.

Judhariksawan berharap moratorium ini bisa lebih membuat Kemenkominfo untuk memberikan tindakan tegas. Dia mengakui, selama ini laporan KPI tidak selalu ditindaklanjuti Kemenkominfo. Padahal, kementerian memiliki wewenang mencabut izin siaran.

"Memang tidak diatur soal iklan politik di situ (syarat pencabutan izin siaran). Maka, ada satu exercise yang belum pernah dilakukan Kominfo, tapi kami mendukungnya yaitu pemangkasan jam siaran supaya bisa membuat jera," katanya.

Rencananya, Komisi I DPR akan memanggil Kementerian Kominfo dan KPI pada Rabu (26/2/2014) besok, untuk menindaklanjuti keputusan moratorium iklan politik. Judhariksawan berharap, rapat besok menghasilkan keputusan baru yang menambah wewenang KPI dalam menindak.