Sebagian Capres Konvensi Demokrat Ingin Terapkan Bela Negara

SURABAYA, KOMPAS.com - Sebagian peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat akan menetapkan kewajiban bela negara jika terpilih menjadi presiden pada Pemilu Presiden 2014 mendatang. Bela negara tidak serta merta berarti wajib militer.

"Pertahanan Indonesia adalah pertahanan rakyat semesta. Beri pemahaman kepada rakyat," ujar peserta Konvensi Pramono Edhie Wibowo dalam debat peserta Konvensi Capres Demokrat di Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (13/2/2014).

Menurut Pramono, setiap warga negara wajib mempertahankan kedaulatan bangsa. "Contohnya, kalau ada nelayan ketika ada lihat kapal asing, kembali ke darat dan beri info kepada satuan militer sehingga dapat dicegah. Itu sudah melakukan bela negara," kata adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Berbeda dengan peserta Konvensi lainnya, Hayono Isman. Meski menggunakan istilah bela negara, dia mewacanakan akan membuka markas komando distrik militer (kodim) dan komando resor militer (korem) bekerja sama dengan pihak sekolah.

Dengan begitu, kata dia, para siswa sekolah bisa mendapatkan akses sarana prasarana milik TNI untuk berlatih baris berbaris atau melatih kedisiplinan.

"Saya lebih setuju bela negara. Saya akan memutuskan untuk TNI, agar lahan dapat digunakan bersama sekolah agar anak-anak dilatih di situ, sehingga bisa cinta tanah air dan disiplin," kata Hayono.

Menurut Anggota Komisi I DPR itu, dengan begitu Indonesia bisa memiliki sumber daya manusia yang tidak kalah dengan Korea Selatan dan Singapura. Kedua negara itu memiliki program wajib militer.

Peserta Konvensi lainnya yang juga Gubernur Sulawei Utara Sinjo H Sarundajang justru menyetujui wacana wajib militer. "Saya ingin sarankan agar pertahanan dan keamanan harus jadi tanggung jawab seluruh bangsa. Setiap warga negara harus lakukan suatu kegiatan bela negara. Dulu disebut wajib militer. Apa pun namanya, tujuannya sama," kata Sarundajang.