Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nova Riyanti: Anggota Komisi IX Boikot Saya atau Malas Rapat?

Kompas.com - 12/02/2014, 10:25 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kisruh internal di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat berbuntut panjang. Pada Selasa (11/2/2014) kemarin, jumlah anggota komisi yang menghadiri rapat Panitia Kerja RUU Kesehatan Jiwa bisa dihitung dengan jari. Informasi yang beredar, anggota komisi melakukan boikot terhadap pimpinan Komisi IX DPR. Wakil Ketua Komisi IX Nova Riyanti Yusuf membantah kabar tersebut. Nova balik menuding anggota komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan itu malas mengikuti rapat dan hanya menitip tanda tangan daftar absen.

"Saya heran kalau kalau dibilang boikot kok di daftar absen yang saya lihat sudah kuorum (tanda tangan memenuhi syarat dimulainya rapat). Bagaimana saya mau mulai rapat kalau tidak ada yang tanda tangan?" ujar Nova saat dihubungi, Rabu (12/2/2014).

Nova mengungkapkan, dari daftar absen yang dilihatnya, terdapat tanda tangan anggota dari berbagai fraksi. Ia menyebutkan, 3 orang dari fraksi Partai Golkar, 3 orang fraksi Partai Gerindra, 1 orang fraksi PAN, 4 orang fraksi Partai Demokrat, dan 2 orang fraksi PKS. Akan tetapi, sebagian besar dari para anggota tidak hadir meski membubuhkan tanda tangan di lembar daftar hadir. 

"Jadi ini boikot atau malas rapat? Komisi IX memang suka begitu," katanya.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, RUU Kesehatan Jiwa adalah inisiatif DPR. Akan tetapi, hanya sedikit anggota Dewan yang tertarik membahasnya.

"Coba lihat, memang berapa banyak anggota yang betah bahas RUU di komisi? Memang mereka betah membahas RUU kalau enggak diliput media? Ini perlu orang-orang berkomitmen tinggi. Mau taruh di mana muka kita?" katanya.

Nova menyinggung salah satu anggota Komisi IX, Poempida Hidayatulloh (Fraksi Partai Golkar) yang pertama kali menyebutkan adanya boikot anggota kepada pimpinan. Menurut Nova, Poempida tidak memiliki hak untuk berbicara soal Panja RUU Kesehatan Jiwa karena dia bukanlah anggota panja RUU tersebut. Ia mengaku tidak tahu motif di balik isu pemboikotan ini.

"Saya tidak tahu apa salah saya ke dia. Saya mau fokus sama tugas saya sajalah," papar Nova.

Isu boikot

Sebelumnya, salah seorang anggota Komisi IX membenarkan ada aksi boikot anggota terhadap pimpinan komisi. Menurut dia, hal itu terjadi karena ada ketidakpuasan atas gaya kepemimpinan dua pimpinan di Komisi IX.

"Di Komisi IX ini kami melihat ada pimpinan tertentu sudah menjalankan basis penyelenggaraan di DPR tidak sesuai tata tertib UU MD3," kata Poempida di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Beberapa bulan terakhir, kata Poempida, ada kegiatan di belakang layar yang menghambat kegiatan Komisi IX. Akan tetapi, ia tak bersedia menyebut penyebabnya secara detail. Ia menyebutkan, ada pimpinan yang kerap sesuka hati menggunakan dan membatalkan penggunaan ruangan, serta membatalkan hasil rapat tanpa sebab yang jelas sehingga tak dapat dilanjutkan pembahasannya.

Pada Selasa kemarin, rapat yang membahas RUU Kesehatan Jiwa hanya dihadiri oleh tiga anggota Komisi IX, dan dua pimpinan komisi tersebut. Rapat di Komisi IX dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf dan didampingi oleh Soepriyatno. Mitra kerja yang hadir adalah Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM. Rapat yang semula dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, terpaksa molor sekitar satu jam.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com