Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Berpeluang Besar Jadi Capres PPP

Kompas.com - 03/02/2014, 16:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar musyawarah nasional pada 7-9 Februari 2014 di Bandung, Jawa Barat. Di dalam Munas itu, PPP kemungkinan besar akan mendeklarasikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai bakal calon presiden 2014.

"Masih tetap yang berpeluang Pak Suryadharma. Dia yang terbaik di PPP," ujar Wakil Ketua Umum PPP Irgan Chairul Mahfiz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2014).

Irgan mengatakan, Suryadharma berpeluang besar dipilih sebagai capres PPP karena posisinya sebagai ketua umum dan memiliki rekam jejak dua kali menjadi menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Koperasi dan UKM.

Selain itu, menurut Irgan, dalam tradisi, PPP masih mencalonkan ketua umum sebagai presiden. Pihaknya tidak mau melaksanakan konvensi karena kader eksternal dinilai tidak memiliki visi dan misi yang sama dengan PPP.

"PPP tidak akan terpengaruh partai lain. Tradisi PPP, ketua umum jadi presiden. Memberikan pilihan internal dari partai Islam," ucapnya.

Meski demikian, Irgan menambahkan, pihaknya tetap membuka pintu bagi calon eksternal yang hendak mencari kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden. Namun, kata dia, peluang ketua umum PPP terpilih sebagai calon presiden lebih besar.

Nantinya, pada Munas PPP di Bandung akan didengarkan pandangan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Majelis Pertimbangan, tokoh ulama, Majelis Pakar, dan Majelis Syariah. Momentum Munas, kata Irgan, akan menjadi saat yang tepat untuk mendeklarasikan capres.

Dengan mendeklarasikan capres, PPP berharap bisa memengaruhi peningkatan perolehan suara di pemilihan legislatif. Selain memilih capres, Munas kali ini juga akan menjadi ajang pengevaluasian persoalan PPP menghadapi pemilu dan untuk mengetahui kesiapan para calon anggota legislatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com