Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kandidat Capres PKS Bisa Lebih dari Tiga Nama

Kompas.com - 01/02/2014, 22:53 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Musyawarah ke-11 Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga Sabtu (1/2/2014) malam, belum memutuskan kandidat calon presiden (capres). Namun, hasil pembahasan sementara, 70 dari 99 anggota Majelis Syuro menyetujui untuk mengerucut pada tiga hingga lima nama kandidat capres.

"Jadi yang mengajukan kurang lebih 70 anggota, lebih condong ke lima dan tiga dibanding satu kandidat," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridho, disela rapat di DPP PKS, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).

Presiden PKS, Anis Matta menambahkan, lima atau tiga nama kandidat capres itu telah ditentukan berdasarkan hasil  Pemilihan Raya (Pemira) PKS. Jika ditentukan tiga atau lima kandidat, nantinya akan dilakukan uji publik pada mereka hingga ditetapkan satu orang capres.

Namun, pembahasan itu berlangsung alot hingga malam ini. Belum diketahui apakah PKS akan mengumumkan capresnya sebelum atau setelah Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar April 2014.

"Yang pilih satu (kandidat capres), supaya gampang sosialisasinya. Yang bilang tiga (kandidat capres), karena kita perlu melihat peta politik sampai legislatif selesai. Yang bilang lima juga seperti itu," terang Anis.

Sebelumnya, PKS melakukan Pemilihan Raya (Pemira) pada akhir November 2013 oleh masing-masing Dewan Pimpinan Wilayah di 33 provinsi. Berdasarkan hasil Pemira, Hidayat Nur Wahid unggul dukungan sebagai bakal capres. Perolehan suara Hidayat mengalahkan empat kandidat kuat lainnya, yakni Anis Matta, Aher, Tifatul Sembiring, dan Nur Mahmudi Ismail.

Hidayat memperoleh 18,34 persen suara, Anis Matta 17,46 persen, Ahmad Heryawan 16,69 persen, Tifatul 11,5 persen, dan Nur Mahmudi 7,41 persen. Meskipun unggul dalam pemira, Hidayat tidak serta-merta menjadi capres yang diusung PKS karena ditentukan Majelis Syuro

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com