Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diminta Lapor Kekayaan ke PPATK, Apa Komentar Ketua KPU?

Kompas.com - 03/01/2014, 18:23 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK) meminta seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan laporan kekayaan. Menanggapi permintaan itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan sudah menyerahkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya sudah berikan laporan harta kekayaan ke KPK. Di situ ada nomor rekening. Saya rasa itu bisa diberikan juga ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan PPATK," ujar Husni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2014).

Husni mengatakan, PPATK merupakan lembaga yang berwenang memeriksa rekening orang-orang tertentu. Dia menuturkan, PPATK tetap boleh melakukannya meski orang yang bersangkutan keberatan rekening perbankannya ditelusuri. Jika dari hasil pemeriksaan rekening dan transaksi keuangan komisioner KPU ditemukan aliran dana yang mencurigakan, dia mempersilakannya untuk diproses sesuai prosedur hukum.

"Kan sudah ada proses tersendiri," kata Husni.

Sebelumnya, PPATK meminta seluruh komisioner KPU menyerahkan laporan kekayaannya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya dan jaminan penyelenggaraan pemilu berlangsung bersih, jujur, dan adil.

Kepala PPATK M Yusuf mengatakan, selama ini KPU telah meminta peserta pemilu untuk menyerahkan nomor rekening dan laporan harta kekayaannya. Menurutnya, akan lebih baik dan adil jika kebijakan serupa juga diterapkan kepada anggota KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Dari sisi manfaat, apa salahnya sih? Kalau bersih kan tidak perlu risih. Kita dorong KPU jangan cuma pesertanya yang diperiksa, tapi penyelenggara (pemilu) juga diperiksa," kata Yusuf di Gedung PPATK, Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com