Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Disebut Capres Paling Tak Diinginkan, Gerindra Tak Peduli

Kompas.com - 02/01/2014, 18:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra tidak menggubris hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia yang merilis enam nama calon Presiden yang paling tidak diinginkan untuk maju. Di peringkat teratas adalah capres yang digadang Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Intinya kami tidak mempermasalahkan hasil survei tersebut. Kami juga bisa membuat 20 survei yang Pak Prabowo selalu di atas rankingnya kalau mau,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi saat dihubungi pada Kamis (2/1/2014).

Suhardi menilai, yang terpenting saat ini adalah kerja partai. Partai Gerindra, lanjutnya, juga memiliki survei. Namun, survei ini bukan menjadi satu-satunya ukuran dalam merancang strategi Gerindra menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Suhardi bahkan menuding survei yang dilakukan oleh lembaga lain bisa saja tidak lepas dari kepentingan sponsor pembuat survei. Pertanyaan yang diajukan ke responden pun, sebutnya, kemungkinan sudah diarahkan.

“Misalnya, ada survei yang paling merusak lingkungan siapa, kan bisa saja dicarikan alasan untuk mencari seseorang. Lalu pertanyaan itu menjurus kepada sesuatu yang tidak ada bukti sama sekali. Selanjutnya juga menonjolkan masalah HAM sehingga nanti arahnya bisa terkumpul bahwa pelanggaran itu adalah hal yang paling ditolak,” kata Suhardi.

Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia merilis hasil survei 61 pakar tentang kandidat calon presiden. Para pakar ini ternyata menolak enam nama untuk menjadi menjadi calon presiden di 2014. Tingkat penolakan yang paling tinggi ada pada Prabowo Subianto sebesar 20 persen. Setelahnya secara berturut-turut adalah Rhoma Irama (18 persen), Aburizal Bakrie (18 persen), Megawati Soekarnoputri (7 persen), Pramono Edhie Wibowo (3 persen), dan Wiranto (3 persen). Suhardi melihat dari sisi yang berbeda dari survei itu. Dia mengatakan, Prabowo boleh saja ditolak oleh 20 persen responden.

“Ini artinya, dia diterima oleh 80 persen sisanya,” tutur Suhardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com