Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN: Koalisi Retak karena Ketidaktegasan SBY

Kompas.com - 28/12/2013, 12:49 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dibentuk partai-partai koalisi pendukung pemerintah kini tak lagi berjalan beriringan. Terkadang, Setgab berbeda dalam sejumlah hal seperti penentuan masa kerja Timwas Century hingga pengambilan keputusan Perppu tentang Mahkamah Konstitusi.

Demokrat mengeluh, banyak partai koalisi yang menggunting dalam lipatan. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu anggota koalisi yang dianggap Demokrat membelot saat penentuan masa kerja Timwas Century. PAN bersama partai lain mendukung agar masa kerja dilanjutkan, sementara Demokrat meminta agar Timwas Century dibubarkan.

Lalu, bagaimana nasib koalisi 2014 mendatang? Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo mengatakan menjelang pemilihan legislatif, koalisi dipastikan akan sulit untuk kompak. Sementara setelah pileg, Dradjad memperkirakan koalisi akan pecah tergantung dengan koalisi pencapresan yang baru.

“Biar bagaimana pun, dengan koalisi yang baru, ada kendala psikologis ketika partai-partai koalisi sekarang tidak lagi satu koalisi dalam Pilpres 2014. Jadi pasca pileg, yang berperan nanti adalah koalisi pencapresan yang baru,” kata Dradjad, Sabtu (28/12/2013).

Dradjad mengatakan memahami kekecewaan Partai Demokrat akan koalisi. Namu, Dradjad beranggapan tidak sejalannya sikap partai koalisi justru dikarenakan Partai Demokrat, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Ada beberapa partai koalisi yang sering mengambil sikap berlawanan dengan kebijakan Presiden. Bukan sekali dua kali. Tapi sering. Khususnya, PKS dan Golkar. Namun Presiden tidak pernah memberi sanksi tegas,” ucap Dradjad.

Ekonom yang sempat menjadi anggota DPR ini pun mengaku kerap mengingatkan koalisi akan ketidaktegasan SBY. Ia menilai sikap SBY itu akan merusak disiplin koalisi. Apalagi, lanjutnya, kredibilitas dan elektabilitas partai-partai pemerintah, terutama Partai Demokrat sebagai lokomotif koalisi dalam posisi anjlok.

“Yang akan terjadi, partai-partai koalisi bukannya terangkat ke atas oleh kinerja pemerintah, tapi terseret ke bawah,” katanya.

Meski demikian, Dradjad mengatakan sikap PAN tetap akan berada di dalam koalisi. Hal ini tidak lepas dari hubungan besan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Dia menjelaskan sikap PAN yang berseberangan dengan Partai Demokrat terkait masa tugas Timwas Century bukan menyerang Demokrat untuk mendulang suara.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan kekecewaanya kepada sejumlah partai koalisi. Dia menyebutkan PAN dan PKB yang selama ini dikenal sebagai teman koalisi yang setia, justru mulai berseberangan terutama dalam keputusan masa kerja Timwas Century. "Memang saya sedih dengan PAN dan PKB soal Century. Walau mereka kembali ke jalan yang benar waktu mendukung Perppu MK. Pak SBY selalu menghormati koalisi, walau mereka sering menggunting dalam lipatan," ujar Ruhut di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com