Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: SBY Bertemu Prabowo dan Yusril untuk Cetak Kartu Politik Baru

Kompas.com - 27/12/2013, 10:20 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (24/12/2013), disebut bukan pertemuan biasa. Ada agenda penting yang sedang dibangun.

"Boleh dikatakan bahwa ini adalah pertemuan politik paling penting di pengujung 2013," kata mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Kamis (26/12/2013).

"Tentu saja, topik yang dibicarakan dan kemudian disampaikan ke media massa adalah hal penting dan bukan 'kecengan'," ujar dia menggunakan istilah yang pernah dipakai SBY.

Namun, imbuh Anas, bisa dipastikan pula bahwa tak semua hal penting yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut disampaikan kepada media massa.

Sepanjang Kamis malam hingga Jumat (27/12/2013) dini hari, Anas menulis kultwit panjang seputar dinamika politik nasional, terutama terkait dengan bekas partainya itu. Kultwit itu menggunakan hashtag #cawapressby.

Kartu politik baru

Menurut Anas, pertemuan ketiga tokoh partai itu mudah dipahami sebagai upaya mencetak kartu politik baru menjelang Pemilu 2014. "Mengapa? Diam-diam dan kadang kala terbuka, Pak SBY kecewa dengan koalisi politik yang dibangun pada 2009," kata dia. Ada kisah panjang soal kekecewaan itu.

Anas mengatakan, sejatinya yang kecewa pada koalisi bukan SBY dan Partai Demokrat saja. "Partai-partai (dalam koalisi) juga cenderung tak puas," kata dia. Bagaimanapun, koalisi tersebut berisi banyak partai dengan kepentingan dan harapan masing-masing.

Bagi Anas, SBY terlalu sabar terhadap koalisi meskipun memendam "luka". "Kuat kesan tidak berani bersikap tegas. Pakai rumus zero-risk," ujar dia.

Berkali-kali, tutur Anas, SBY mengatakan di internal Partai Demokrat bahwa sanksi tegas akan dijatuhkan pada partai dalam koalisi yang tak konsisten. "Tapi tak pernah terjadi."

Hal tersebut menurut Anas kemudian menjadi "rasan-rasan" para kader Partai Demokrat di DPP dan Senayan, dan memunculkan pertanyaan tentang "keberanian" SBY.

"Saya tidak tahu apakah sanksi kepada partai lain yang dinilai tak konsisten dilakukan dengan 'cara lain', bukan cara politik," imbuh Anas. Menurut dia "cara lain" tersebut mungkin saja, mengingat sebagai Presiden, SBY punya segala perangkat untuk melakukannya jika memang mau.

"Jadi, pertemuan (SBY) dengan Pak Prabowo tidak bisa dipisahkan dari konteks politik koalisi sekarang yang 'banyak luka-luka'," ujar Anas.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengungkapkan kekecewaan pada partai anggota koalisi yang tak satu suara dalam pemungutan suara penentuan perpanjangan masa kerja Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (Timwas Century). Anas pun bertutur panjang soal beragam kekecewaan yang sejak awal mewarnai perjalanan koalisi itu.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com