Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/12/2013, 08:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century, Hendrawan Supratikno mengungkapkan, ada spekulasi yang berkembang di masyarakat kalau Boediono menjabat Wakil Presiden sebagai hadiah atas jasanya mencari amunisi bagi Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan Presiden 2009 melalui penyelamatan Bank Century. Untuk mengurangi spekulasi semacam itu, menurut Hendrawan, Timwas Century perlu meminta keterangan Boediono.

“Kita ingin mengurangi spekulasi prasangka politik yang tidak perlu. Boediono bukan kader, tapi diusung oleh Demokrat sebagai wapres, sementara spekulasi di luar mengatakan Boediono diminta untuk menyelamatkan Century justru untuk mencari amunisi sehingga diperoleh gratifikasi politik,” katanya di dalam sebuah diskusi Jakarta, Sabtu (7/12/2013).

Saat itu, lanjut Hendrawan, ada sepuluh nama yang diusulkan tim SBY untuk menjadi wapres dengan pertimbangan politis. “Pertimbangannya orang-orang politik supaya sebagai partai, ketika berkuasa, kuat,” sambungnya.

Namun, Hendrawan merasa heran ketika muncul nama Boediono sebagai calon wapres ketika itu. “Ini memperkuat prasangka Pak Boediono diberi tugas untuk mencari amunisi Pemilu sebagai tukar guling diberi jabatan. Ini enggak perlu prasangka seperti ini, karena itu tolong diklarifikasi, karena apa ini kan manusia hidup tidak panjang usianya 70-80 tahun, tetapi apa yang kita lakukan ini akan jadi legacy bagi generasi yang akan datang,” ucap politikus PDI-Perjuangan ini.

Pernyataan Hendrawan ini pun dibantah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati dalam acara diskusi yang sama. Menurut Nurpati, Boedioni dipilih sebagai wapres karena kualiatasnya. “Pak Boed bukan manusia sembarangan. Pengalaman birokrasi sudah bisa kita lihat sama-sama. Bahkan setahu saya, Pak Boed itu menkeu zaman ibu Mega, pengalaman menterinya sudah ada,” ucap Andi.

Jika ada kecurigaan bahwa SBY mencari amunisi melalui penyelamatan Century, Andi meminta agar kecurigaan itu dibuktikan saja melalui proses hukum. “Jadi jangan dipolitisir,” ucapnya.

Sebelum menjadi wapres, Boediono menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Dia masuk dalam dewan gubernur yang memutuskan kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century. Kini, masalah FPJP tersebut tengah disidik KPK. Lembaga antikorupsi itu menetapkan mantan Deputi Gubernur BI, Budi Mulya sebagai tersangka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com