"Kalau ada pihak yang menganggap pemberitaan itu fitnah atau pembohongan, maka bisa menggunakan hak jawab dan mengadukan kepada lembaga, kepada Dewan Pers," kata Dadang, saat dihubungi, Jumat (6/12/2013).
Namun, mantan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) itu juga menilai wajar protes yang dilontarkan Demokrat pada pemberitaan di sejumlah media massa. Pasalnya, dalam pengamatan Dadang, masih ada media yang menyebarkan informasi bukan dari pihak pertama. Selanjutnya, kata Dadang, kalaupun infonya dari pihak pertama, bisa jadi informan tersebut berbohong. Oleh karena itu, media juga memiliki tugas untuk memeriksa keabsahan informasi yang diperolehnya.
"Sebaiknya (Partai Demokrat) melaporkan ke Dewan Pers, atau KPI. Tempurlah itu, sehingga menurut saya pertempurannya lebih elegan," ujar Dadang.
Untuk diketahui, pada Jumat (6/12/2013) pagi, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf berkeluh kesah tentang partainya, yang menurutnya telah dipojokkan oleh media massa. Ia menyebutkan, selama ini kasus terkait Hambalang, Century, hingga SKK Migas selalu dikaitkan dengan Partai Demokrat dan sosok Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tidak ada hubungan antara Hambalang, Century, apalagi SKK Migas dengan sosok Presiden SBY. Jangan lagi membohongi masyarakat, menghubungkannya dengan Cikeas, berikan pemberitaan berimbang," kata Nurhayati.
Menurut Nurhayati, berita bohong dan memojokkan Demokrat itu hanya dilakukan beberapa media. Saat didesak untuk mengungkap identitas media itu, Nurhayati mengelak dengan alasan masyarakat sudah tahu media apa saja yang menyudutkan partainya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.