Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Ancam Lapor Balik Boni Hargens

Kompas.com - 06/12/2013, 16:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku tak takut dengan langkah pengamat politik, Boni Hargens, yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penghinaan yang dinilai rasial. Ruhut menolak meminta maaf dan mengancam akan melaporkan Boni dengan tuduhan penghinaan terhadap Presiden.

Ruhut menjelaskan, apa yang ia sampaikan tentang Boni tidak ada yang salah. Ia melontarkan itu dengan penuh kesadaran dan dianggapnya sesuai dengan fakta yang ada. "Lah emang betul kok, dia kan (Boni) memang pengamat hitam. Dia bilang SBY 9 tahun gagal. Kok enak saja dia bilang SBY gagal?" kata Ruhut, saat dihubungi, Jumat (6/12/2013).

Saat ini, Ruhut siap balik melaporkan Boni atas tuduhan menghina Presiden. Melaporkan Boni dengan tuduhan itu, kata Ruhut, adalah hal yang telah lama dinantinya. "Dia laporin aku perbuatan tidak menyenangkan, nanti aku laporin dia dengan pasal penghinaan presiden. Rasain, dipenjara dia nanti," ungkapnya.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Boni Hargens atas dugaan tindakan rasial. Boni datang ke Mapolda Metro Jaya pada Jumat siang didampingi pengacara dan beberapa kerabatnya.

Menurut Boni, Ruhut telah melalukan kekerasan nonfisik karena menyebutnya sebagai orang berkulit hitam. Hal itu dikatakan Ruhut saat menjadi pembicara dalam sebuah acara di televisi nasional, Kamis (5/12/2013) kemarin.

"Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitamkan. Ya udah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam," kata Boni menirukan ucapan Ruhut.

Laporan ini, tutur Boni, hanya sebuah upaya proses hukum dan pembelajaran sosial kepada masyarakat. Boni meminta Ruhut meminta maaf kepada masyarakat dan mencabut perkataan yang dianggapnya sebagai sebuah penghinaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com