Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pekan Depan, PPI Berencana Laporkan KPK ke Mabes Polri

Kompas.com - 15/11/2013, 18:14 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Ma'mun Murod Al Barbasy mengatakan, pihaknya berencana untuk melaporkan KPK ke Mabes Polri. Bila sesuai rencana, laporan akan disampaikan pada pekan depan.

Ma'mun menjelaskan, rencana ini dilandasi sejumlah hal janggal terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di rumah mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum pada awal pekan ini.

Salah satunya adalah penggeledahan yang tak sesuai dengan prosedur, serta penyitaan uang yang diklaim milik PPI sebesar Rp 1 miliar. "Belum fixed, kita lagi susun suratnya. Rencananya minggu depan," kata Ma'mun di Kantor PPI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (15/11/2013).

Rencana ini dikatakan bukan sekadar ancaman. Sebelumnya, Firman Wijaya, pengacara Anas Urbaningrum, mengatakan, pihaknya berencana mengadukan KPK ke Komisi HAM Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pihaknya mengklaim adanya indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan KPK saat menggeledah rumah Anas.

Ia menilai, KPK telah melakukan tebang pilih dalam mengusut skandal Hambalang. KPK dinilai hanya berkutat pada keterlibatan orang-orang di sekitar Anas dan istrinya, Athiyyah Laila. Sementara bukti-bukti yang disodorkan tentang dugaan keterlibatan keluarga Cikeas tidak pernah digubris.

Lebih jauh, Firman juga menilai KPK berupaya membungkam Anas. Hal itu tampak dari sikap KPK yang menyita sejumlah dokumen dan alat komunikasi milik Anas pada saat penggeledahan awal pekan ini. Ia menegaskan, barang-barang yang disita tak sesuai dengan tujuan, waktu, dan tempat penyitaan.

Pada saat penyitaan itu, kata Firman, KPK bertujuan mencari jejak mantan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso di rumah Athiyyah Laila. Athiyyah dan Machfud sama-sama pernah menjadi pimpinan di PT Dutasari Citralaras.

Untuk merespons hal itu, Firman mengaku telah melakukan komunikasi dengan Adnan Buyung Nasution sebagai ketua tim penasihat hukum Anas Urbaningrum. Ia berkesimpulan, ada indikasi pelanggaran HAM dalam penggeledahan yang dilakukan KPK beberapa hari lalu. Pada Selasa (12/11/2013), penyidik KPK menyita tiga telepon genggam, termasuk BlackBerry, dan sejumlah uang milik Anas Urbaningrum.

Selain itu, penyidik KPK juga menyita paspor dan tiga telepon genggam Athiyyah. Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan KPK terkait dengan penetapan pimpinan PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso sebagai tersangka pengadaan sarana dan prasarana proyek Hambalang. Istri Anas pernah menjadi komisaris di perusahaan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com