Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Dugaan "Mark Up" Alat Kesehatan di Banten sampai Rp 16 Miliar

Kompas.com - 14/11/2013, 17:15 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan adanya dugaan penggelembungan harga (mark up) belanja alat kesehatan di Provinsi Banten hingga senilai Rp 16 miliar. Tak hanya itu, laporan BPK juga menyebutkan, alat-alat kesehatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang nilainya mencapai Rp 30 miliar. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas di kantornya, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditengarai banyak terjadi penyimpangan dan korupsi alat kesehatan di Banten," katanya.

Ia mengatakan, mark up dihitung dari selisih dari Harga Perkiraan Sementara (HPS) yang seharusnya senilai Rp 106,9 miliar dengan HPS yang digelembungkan nilainya menjadi Rp 123 miliar. Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan BPK terhadap 13 dari 15 paket kesehatan yang ditenderkan. Paket kesehatan tersebut mencakup pengadaan alat kedokteran radio hingga bedah saraf, umum, urologi, dan NICU.

"Alat-alat kesehatan yang ditender Dinkes (Dinas Kesehatan) Banten itu digunakan untuk rumah sakit rujukan dan laboratorium daerah di Banten," ujarnya.

Firdaus menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan tiga indikasi alat kesehatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Ketiga indikasi tersebut masing-masing adalah alat kesehatan yang tidak lengkap dengan total nilai sebesar Rp 5,7 miliar, alat kesehatan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak senilai Rp 6,3 miliar, serta alat kesehatan yang tidak ada saat pemeriksaan fisik senilai Rp 18,5 miliar.

Firdaus juga menyebutkan, setidaknya ada tujuh perusahaan rekanan yang memenangi tender proyek pengadaan alat kesehatan tersebut. Ketujuh perusahaan tersebut adalah PT Adca Mandiri, PT Buana Wardana Utama, CV Bina Sadaya, PT Mikkindo Adiguna Pratama, PT Marbago Duta Persada, PT Waliman Nugraha Jaya, dan CV Radefa.

"Perusahaan-perusahaan itu juga diduga merupakan perusahaan yang langsung dimiliki oleh Wawan (adik Atut) atau perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga Atut," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com