Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Polisi, Wakil Ketua KPK Sebut Polri Paling Korup

Kompas.com - 14/11/2013, 16:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan, berdasarkan data yang didapatkannya dari Transparancy International Indonesia (TII), Polri adalah institusi yang paling korup pada tahun 2013. Hal tersebut dikatakan Pandu di depan puluhan anggota Polri dalam seminar kepemimpinan di Sespimma Polri, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Dalam kesempatan itu, Pandu diundang sebagai pembicara untuk menjelaskan mengenai makna kepemimpinan. Namun, sebelum menjelaskan mengenai kepemimpinan, dia terlebih dulu menyinggung mengenai praktik korupsi yang terjadi di Indonesia.

Sebelum memulai pidatonya, Pandu sempat memutar film pendek mengenai KPK. Setelah itu, dia langsung memaparkan data-data korupsi di Indonesia yang didapatkannya dari TII. Dalam data tersebut, Polri didakwa sebagai lembaga terkorup bersama parlemen pada tahun 2013. Sementara di urutan kedua dan ketiga, terdapat lembaga peradilan dan partai politik.

"Bisa kita lihat disini, tahun ini Polri dinilai sebagai lembaga yang paling korup," ujarnya.

Kemudian, Pandu menunjukkan data lainnya yang membandingkan praktik korupsi kepolisian di Indonesia dengan kepolisian di negara-negara lain di Asia Tenggara. Dari data tersebut, tampak jika kepolisian di negara-negara tetangga juga melakukan praktik korupsi. Namun, kepolisian di Indonesia menunjukkan angka yang paling tinggi.

Kepolisian Indonesia mendapat angka 75 persen, menyusul satu tingkat di bawahnya kepolisian Kamboja yang mendapat 65 persen. Kepolisian dengan praktik korupsi paling minim terjadi di Malaysia dengan angka 12 persen.

"Melihat data ini, jangan tanggapannya, 'Wah kita banyak temannya, ternyata polisi lain juga.' Jangan begitu," ujar dia.

Mendengar ucapan Pandu tersebut, puluhan polisi yang hadir dalam seminar tersebut hanya tertawa kecil. Setelah itu, Pandu juga membahas praktik korupsi di lembaga lain seperti parlemen dan partai politik. Kemudian, dia menghubungkan praktik-praktik korupsi tersebut dengan makna kepemimpinan yang merupakan tajuk dalam seminar tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com