Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/10/2013, 18:06 WIB
Gregorius Magnus Finesso

Penulis


SERANG, KOMPAS.com — Setelah beberapa pekan tidak terlihat, baik di kantor maupun di depan publik, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, sejak Selasa kemarin dan Rabu (30/10) pagi ini, terlihat melakukan aktivitas di kantornya. Ia membantah kabar bahwa dirinya tidak menjalankan tugas sebagai pemimpin daerah sejak dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap yang dilakukan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus sengketa Pilkada Lebak.

Pengamatan Kompas, Atut sejak Selasa kemarin memang terlihat di ruangan kantor barunya di Kompleks Pusat Pemerintah Provinsi Banten di kawasan Curug, Kota Serang. Ia mengenakan baju dinas harian dan jilbab warna putih bercorak hitam. Atut, antara lain, memimpin rapat dengan jajaran birokrasi di bawahnya dan membahas seputar pembangunan Banten.

Hari ini, Atut juga menandatangani sejumlah dokumen yang dibawa beberapa anggota stafnya. Saat sejumlah awak media mendekati ruangannya, ia hanya tersenyum dan sesekali melambaikan tangan.

”Saya tetap bekerja seperti biasa, lho. Jadi, tidak benar saya tidak bekerja,” ujarnya kepada wartawan yang berada di luar ruang kerjanya.

Menurut Atut, selama ini dia tetap bekerja seperti biasa di gedung pendapa gubernur yang baru, bukan gedung pendapa lama di sekitar Alun-alun Kota Serang.

Kendati demikian, dia belum bersedia diwawancarai terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Banten yang saat ini tengah ditelusuri KPK. Yang pasti, ia meminta media tidak menghakiminya.

Seperti diberitakan, Atut mulai tidak tampak sejak dirinya diperiksa KPK pada Jumat (11/10) lalu. Dalam peringatan Sumpah Pemuda di Serang, Senin lalu, Wakil Gubernur Banten Rano Karno menggantikan Atut sebagai inspektur upacara. Saat serah terima jabatan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten, Atut juga digantikan Sekretaris Daerah Banten Muhadi.

Dua hari setelah pencegahan dirinya, pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Banten dalam rangka Hari Ulang Tahun Banten, Atut juga tidak hadir kendati dijadwalkan membacakan pidato. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, dia tidak pernah absen

Ritme aktivitas Atut pasca-pencegahan ke luar negeri sedikit berubah. Beberapa acara peringatan hari besar yang sebelumnya selalu dihadirinya kini diwakilkan kepada Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah Banten, dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah.

Sekretaris Daerah Banten Muhadi juga menegaskan bahwa Atut masih bekerja seperti biasa. Hanya, menurut dia, kemunculan Atut di depan publik agak berkurang.

”Ya, selama ini, yang berkurang memang kehadiran di publik. Tapi, memang tidak ada kewajiban beliau selalu hadir, kan?” ucapnya.

Publik menanti

Pengamat ekonomi politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Dahnil Anzar, menilai, kehadiran Ratu Atut di depan publik tidak kalah penting dari kehadirannya di kantor. Terlebih publik hingga saat ini masih menanti klarifikasi dari Atut sendiri terkait sejumlah dugaan korupsi yang saat ini diselidiki KPK.

”Rakyat jangan dibiarkan menduga-duga. Ini salah satu peran sosial pemimpin untuk memberi ketenangan kepada rakyatnya,” ungkapnya.

Berawal dari kasus sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Lebak yang menjerat Tubagus Chaeri Wardana, beberapa waktu lalu, KPK juga mendatangi Dinas Kesehatan Banten terkait proyek pengadaan alat-alat kesehatan. Badan Pemeriksa Keuangan juga mengumumkan temuan tidak wajar terkait penyaluran dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Banten pada 2011-2012.

Direktur Aliansi Independen Peduli Publik Banten Uday Suhada mengatakan, Indonesia Corruption Watch juga menduga ada indikasi tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana tersebut yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 34,9 miliar pada tahun 2011.

Pada 2011 terjadi penggelontoran dana hibah Rp 340 miliar dan bantuan sosial Rp 60 miliar oleh Pemerintah Provinsi Banten kepada 221 lembaga. ”Indikasi itu kuat mengarah pada usaha pemenangan Atut dalam pilkada untuk kedua kalinya,” kata Uday.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com