SBY Klaim Pemberantasan Korupsi Paling Agresif

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membanggakan pemberantasan korupsi yang dilakukan penegak hukum semasa kepemimpinannya. Menurut SBY, gerakan pemberantasan korupsi kali ini yang paling agresif dalam sejarah Indonesia.

Hal itu dikatakan SBY saat membuka acara Temu Kader dan Perayaan HUT Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2013).

"Tanpa pandang bulu, betul? Tidak ada tebang pilih, betul? Tidak ada koruptor yang sembunyi sekarang ini, tidak koruptor yang tidak bisa dijangkau tangan hukum. Tidak seperti era dulu (orde baru)," kata SBY disambut riuh tepuk tangan dan teriakan sekitar 10.000 pengurus Demokrat dari seluruh Indonesia.

Jajaran Demokrat yang hadir mulai dari Majelis Tinggi, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, sampai pengurus anak cabang di Indonesia. Hadir pula para pendiri Demokrat.

Dalam pidatonya, SBY tidak terima ketika dirinya sebagai pemimpin negara mendukung langkah pemberantasan korupsi, namun malah dianggap tidak serius dalam pemberantas korupsi. Bahkan dianggap tidak mau berantas korupsi.

"Betul apa salah? Betulkan kita tidak serius memberantas korupsi? Betulkan negara tidak berani membersihkan kejahatan termasuk korupsi? Apakah jika negaranya aman-aman saja, tidak ada sidang, tidak ada yang ditangkap, apakah itu yang dianggap baik?," tanya SBY.

"Kalau para kader Demokrat yang teriak lantang di gedung ini tidak setuju dengan apa yang diserang ke kita, sekali lagi bicaralah. Bicaralah para anggota DPR RI, bicaralah para pemimpin, fungsionaris partai pusat dan daerah. Kalau partainya diserang, kita dihabisi, belalah," pungkas Presiden.

Seperti diketahui, Demokrat diserang berbagai pihak setelah para elit partainya terjerat kasus korupsi. Terakhir, Anas Urbaningrum ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Ketika itu, Anas menjabat Ketum Demokrat.

Rentetan kasus yang menjerat kader Demokrat membuat elektabilitas Demokrat merosot. Hasil survei berbagai lembaga survei menunjukkan elektabilitas Demokrat di bawah 10 persen.