JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Tjahjo Kumolo meminta Partai Golkar tidak terlalu menaruh curiga pada pergerakan partainya dalam menyikapi kondisi politik lokal di Banten. Tjahjo menegaskan, PDI Perjuangan tak memiliki niat mendorong Wakil Gubernur Banten Rano Karno untuk menggeser Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyusul dicekalnya Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Tjahjo, permasalahan yang tengah dihadapi oleh Atut bukanlah masalah politik, tapi merupakan permasalahan hukum. Terkait itu, PDI Perjuangan akan menghargai proses hukum yang berjalan dan mekanisme koalisi yang berlaku.
"Karena apapun jadinya, ibu Atut dan pak Rano itu sudah membentuk koalisi. Kami ikuti mekanisme yang ada dan Golkar jangan curiga dengan PDI-P dan manuver Rano Karno," kata Tjahjo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan, posisi Rano Karno adalah kader PDI Perjuangan yang ditugaskan berkoalisi dengan Partai Golkar sebagai Wakil Gubernur Banten. Dengan tegas ia nyatakan posisi Rano sampai saat ini tetap sebagai Wakil Gubernur Banten dan PDI Perjuangan menampik mendorong Rano untuk menggeser Atut.
"Sampai saat ini Rani tetap sebagai Wagub, itu prinsip," tandasnya.
Sebelumnya, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta PDI Perjuangan menahan diri dan tak terlalu berlebihan menanggapi kondisi politik yang terjadi di Banten. Ia meminta PDI Perjuangan melihat masalah yang dihadapi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan lebih jernih.
Bambang menjelaskan, status Atut saat ini masih seorang saksi yang dianggap tahu kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Lebak. Atas dasar itu, Bambang menilai PDI Perjuangan tidak etis karena memunculkan isu pergantian kepemimpinan Banten dari Atut ke kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten Rano Karno.
"Saya minta Rano Karno dan PDI-P menahan diri jangan sampai koalisi PDI-P dan Golkar di Banten jadi rusak," kata Bambang, Rabu (23/10/2013).
Sebagai informasi, setelah Atut dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kabar mengenai kursi Gubernur Banten menuai sorotan. Rano mengaku siap menggantikan Atut, meski PDI Perjuangan meminta Rano untuk terus fokus bekerja konkret. Retaknya hubungan Rano dan Atut sebagai pemimpin Banten beberapa kali terendus oleh publik. Bahkan sempat mencuat isu bahwa Rano berniat mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten.
Saat dikonfirmasi, rumor tersebut dibantah dan keduanya saling klaim bahwa hubungan sangat akur. Terakhir, mencuat kembali kabar bahwa PDI Perjuangan mendorong Rano menggantikan Atut. Namun, informasi itu langsung dibantah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut Puan, PDI Perjuangan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus hukum Atut yang telah dicekal KPK tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.