Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TCW Ditangkap KPK, Klan Ratu Atut Runtuh?

Kompas.com - 16/10/2013, 16:03 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Abdul Hamid, menilai terlalu terburu-buru menganggap klan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah akan runtuh akibat tertangkapnya Tubagus Chaeri Wardana (TCW) oleh KPK. Ia berpendapat, posisi klan Atut masih kuat di Partai Golongan Karya (Golkar).

"Terlalu terburu-buru mengatakan klan Atut akan runtuh," terang Hamid kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013).

Ia mengatakan, sejauh ini KPK baru menyelidiki kasus korupsi terkait sengketa Pilkada Kabupaten Lebak yang melibatkan TCW. Dengan kata lain, KPK belum menyentuh kasus-kasus korupsi yang begitu banyak dilakukan oleh keluarga Atut.

Menurut Hamid, kasus-kasus korupsi yang melibatkan keluarga Atut tidak terekspos akibat kuatnya kontrol klan tersebut terhadap media lokal di Banten. Selain itu, aparat hukum seperti kepolisian daerah dan Kejaksaan Tinggi Banten juga mandul dalam menangani perkara tersebut.

"Misalnya kasus korupsi Sodetan Cibinuangeun yang melibatkan Lilis Karyawati, adik Atut. Sampai sekarang, dia belum ditahan walaupun kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka," paparnya.

Selain itu, masih kuatnya posisi keluarga Atut dalam Golkar, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, akan menopang keberadaan keluarganya dalam politik di Banten. Suami Atut, Hikmat Tomet, misalnya, adalah anggota DPR RI dari fraksi Golkar sekaligus Ketua DPD Golkar Banten. Sementara itu, Atut saat ini menempati Ketua Bidang Perempuan DPP Partai Golkar.

Anggota klan ini, kata Hamid, juga menjadi caleg Golkar dengan nomor urut 1 di berbagai dapil. "Jika Golkar terus-menerus memberikan dukungan, bukan tidak mungkin klan ini akan bertahan," katanya.

Kendati demikian, jika memang benar klan Atut runtuh akibat kasus suap yang menjerat TCW, Hamid mengatakan, akan ada pertarungan yang seru dalam perebutan kekuasaan di Banten. Menurutnya, siapa yang akan berkuasa nantinya masih sulit diprediksi.

"Namun, tidak bisa dikatakan bahwa politik Banten pasti dikuasai oleh keluarga yang lain karena bisa jadi sosok non-dinasti juga yang akan muncul," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com