Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/10/2013, 09:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto angkat bicara tentang polemik ditunjuknya politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR. Menurutnya, jika anggota-anggota yang akan dipimpin sudah menunjukkan gelagat tidak suka, Ruhut seharusnya tidak dipaksakan menjadi ketua.

“Jadi pemimpin itu kan memimpin orang. Kalau yang dipimpin sudah enggak senang itu gimana? Kalau memimpin orang tidak senang, yah jangan memimpin. Mosok mau memaksakan diri?” ujar Wiranto di Kompleks Parlemen, Rabu (2/10/2013).

Menurut Wiranto, kekompakan di Komisi III DPR sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi DPR. Untuk mewujudkannya, kata Wiranto, dibutuhkan sosok pemimpin yang dipercayai anggotanya.

“Kalau belum ada kebersamaan, lalu misi yang diemban bagaimana?” kata Wiranto.

Pada acara pelantikan yang seharusnya digelar Selasa (24/9/2013) lalu, Ruhut sempat mengungkit jasa-jasanya kepada Wiranto. Dia mengaku pernah menjadi tim pembela Wiranto dalam kasus Timor Timur saat berurusan dengan Komnas HAM. Pernyataan Ruhut ini untuk membela dirinya saat Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding yang juga anggota Komisi III DPR menolak Ruhut menjadi Ketua Komisi III.

Wiranto tak menampik jasa Ruhut tersebut.

“Kalau dulu, saat yang lalu dia membela saya, itu kan namanya membela kebenaran dan sudah menjadi hak siapa pun,” ujar Wiranto.

Seperti diberitakan, pelantikan Ruhut sebagai Ketua Komisi III, pekan lalu, batal dilaksanakan. Sejumlah anggota Komisi III, seperti Syarifudin Sudding (Fraksi Partai Hanura), Desmond J Mahesa (Fraksi Partai Hanura), Bambang Soesatyo (Fraksi Partai Golkar, dan Ahmad Yani (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), menyatakan penolakan dengan sejumlah alasan.

Pada rapat itu, Ruhut kemudian membeberkan masing-masing kekurangan mereka. Aksi Ruhut ini pun sempat membuat Sudding marah. Pasalnya, bukan pribadi Sudding yang diceritakan Ruhut, melainkan sosok Wiranto yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura. Ruhut mengungkit jasanya membela Wiranto dalam kasus dugaan pelanggaran HAM.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com