Kapan KPK Periksa Boediono dalam Kasus Century?

"Terkait penyidikan Century, sampai hari ini saya belum memperoleh informasi (pemeriksaan Boediono)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa, saat ditanya kapan Boediono akan diperiksa sebagai saksi.

Kendati demikian, Johan menegaskan bahwa terbuka kemungkinan bagi KPK untuk memeriksa Boediono sepanjang keterangan mantan Gubernur Bank Indonesia itu memang diperlukan penyidik.

"Sepanjang diperlukan keterangannya oleh penyidik, tentu akan dipanggil. Dalam penyelidikan beliau juga pernah dimintai keterangan. Apakah nanti akan dimintai keterangan lagi atau tidak, tentu penyidik yang tahu. Tapi ampai sekarang ini, belum ada," ungkap Johan.

Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, pihaknya akan memeriksa siapa pun yang keterangannya diperlukan, termasuk seorang wakil presiden sekalipun. Abraham menyebut Boediono berperan dalam pemberian FPJP ke Bank Century pada 2008.

Selaku Gubernur Bank Indonesia saat itu, katanya, Boediono tentu mengerti soal pemberian FPJP tersebut. Terkait penyidikan kasus Century, KPK belakangan ini intensif memeriksa Direktur Utama PT Century Mega Investido, Robert Tantular. Lima kali sudah KPK memeriksa Robert untuk menggali ihwal pemberian FPJP dan penetapan status Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Pada Selasa ini, KPK memeriksa Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany dalam kasus yang sama. Seusai diperiksa, Fuad mengaku diajukan pertanyaan seputar rapat KSSK pada 24 November 2008. Fuad mengakui bahwa Boediono terlibat dalam rapat yang membahas upaya penyelamatan terhadap Bank Century itu.

"Banyak, iya ada semua, ada BI, ada kementerian keuangan, LPS," ujar Fuad.

Awal Mula Kasus Century

Kasus Bank Century bermula dari pengajuan permohonan fasilitas repo (repurchase agreement) aset oleh Bank Century kepada BI sebesar Rp 1 triliun. Pengajuan repo aset itu dilakukan untuk meningkatkan likuiditas Bank Century.

Repo adalah transaksi penjualan instrumen efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian pembelian kembali di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati. Surat permohonan repo aset itu kemudian ditindaklanjuti BI untuk diproses lebih lanjut oleh Zainal Abidin dari Direktorat Pengawasan Bank.

Zainal lalu berkirim surat ke Boediono pada 30 Oktober 2008. Surat itu berisi kesimpulan yang dibuat Zainal atas permohonan Bank Century. Namun, BI merespons pemberian fasilitas itu dengan menggulirkan wacana pemberian FPJP. Padahal, Zainal mengatakan Bank Century tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas itu.

Ketidaklayakan Bank Century menerima FPJP disebabkan capital adequacy ratio (CAR) bank tersebut di bawah 8 persen, batas minimum yang ditetapkan BI. Boediono diduga memberikan arahan agar menggunakan berbagai cara supaya Bank Century mendapat FPJP.

Pada 14 November 2008, BI kemudian mengeluarkan aturan baru untuk persyaratan FPJP dari CAR minimal 8 persen menjadi CAR positif. Aturan ini ditenggarai untuk mengarah ke Bank Century. Setelah dilakukan perubahan itu, pada tanggal yang sama, Boediono mengeluarkan surat kuasa. Surat kuasa ini kemudian yang diterima oleh Timwas Century saat ini.

Atas dasar kuasa itu, pihak BI dan Bank Century menghadap notaris Buntario Tigris. Berdasarkan audit investigasi BPK, proses ini diduga sarat rekayasa seolah-olah permohonan yang diajukan Bank Century adalah FPJP. Pada malam harinya, dana FPJP untuk Bank Century pun cair sebesar Rp 502,72 miliar untuk tahap pertama dan tahap berikutnya Rp 689 miliar.