Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Periksa PK Sudjiono, KY Bentuk Tim Investigasi

Kompas.com - 29/08/2013, 20:54 WIB
Ariane Meida

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Dari hasil pelacakan pemberitaan media dan informasi yang diperoleh Komisi Yudisial (KY), Ketua KY Suparman mengatakan, terdapat dugaan aspek cacat prosedural, potensi cacat substansial, dan dugaan suap dalam putusan Peninjauan Kembali koruptor buron Sudjiono Timan.

Kini, KY telah membentuk tim panel dan tim investigasi untuk mendalami dugaan-dugaan tersebut. "Nah, sekarang kita tengah membentuk dua tim. Satu tim investigasi yang mendalami info tentang suap, satu tim panel yang akan mendalami dugaan cacat prosedural dan substansial," ujar Suparman di kantor KY, Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Saat ini, tutur Suparman, KY juga tengah meminta dokumen prosedur pengajuan dan putusan PK Sudjiono Timan dari Mahkamah Agung. Dokumen-ini, menurut Suparman, dapat menunjukkan adanya cacat substansial dan cacat prosedural.

"Kan, di website itu putusan aja. Nah, kita sedang layangkan surat untuk memintanya dokumennya dari MA. Karena kita pengen lihat, cacat substansialnya dimana. Cacat proseduralnya dapat kita nilai dari proses pengajuan PK itu sendiri," ujar Suparman.

Hingga saat ini, jumlah pengaduan perkara PK Sudjiono Timan baru berjumlah satu. Pada Jumat (30/8/2013) esok, Koalisi Masyarakat Sipil dikabarkan baru akan melakukan pengaduan perkara ini ke KY.

"Tapi bagi kami itu tidak penting benar. Mau berapapun, kan, substansinya sama. KY itu gak perlu harus banyak-banyak yang lapor," kata Suparman.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com