“Tidak perlu klarifikasi! Kita masih banyak kerjaan, ngapain urusin kayak begituan,” tukas Marzuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Menurut Marzuki, audit Hambalang itu sudah diserahkan pimpinan DPR kepada Komisi X DPR. Namun, di dalam audit yang resmi didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Marzuki menegaskan tidak ada 15 nama politisi disebut.
“Sekarang nama-nama itu nggak ada di audit yang diterima DPR. Cek saja itu wartawan dapat dari mana,” imbuh Marzuki.
Sebelumnya, Komisi X mendesak pimpinan DPR untuk segera memanggil pimpinan BPK. DPR harus meminta penjelasan terkait hilangnya 15 nama anggota DPR dalam audit tahap II proyek Hambalang.
"Komisi X memutuskan supaya pimpinan DPR mengadakan pertemuan konsultasi dengan BPK untuk melakukan klarifikasi terkait penyebutan 15 anggota Komisi X DPR. Padahal hasil audit BPK yang diterima Komisi X tidak ada penyebutan 15 anggota Komisi X itu," ujar anggota Komisi X, I Wayan Koster, Rabu (28/8/2013).
Seperti diketahui, BPK menyerahkan audit tahap II Hambalang kepada pimpinan DPR, Jumat (23/8/2013). Sebelum audit diserahkan secara resmi ke DPR, sudah ada terlebih dulu bocoran dokumen ringkasan hasil audit setebal 77 halaman yang diterima wartawan.
Di dalam audit tersebut, terdapat 15 nama anggota DPR. Namun, audit yang diterima DPR ternyata berbeda. Meski dengan redaksional yang hampir mirip, bagian 15 nama yang disebut memuluskan proyek Hambalang hilang.
Koster mengaku bahwa Komisi X akan langsung melayangkan surat kepada pimpinan DPR hari ini. Koster pun mengaku dirinya belum melihat audit BPK yang diterima wartawan. "Saya enggak tahu dokumen itu dari mana datangnya," kata Koster.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.