15 Nama Anggota DPR Hilang dari Audit Hambalang?

"Saya baru tadi malam membaca salinan dokumen resmi yang disampaikan Ketua BPK. Saya bolak-balik dari 108 halaman, dengan sekian halaman lampiran dan saya tidak dapatkan adanya 15 nama inisial itu," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2013).

Priyo mengaku tak tahu-menahu dengan dugaan keterlibatan 15 nama anggota DPR tersebut. Dokumen resmi yang diterima Pimpinan DPR itu, lanjut Priyo, akan segera didiskusikan dalam rapat pimpinan yang akan dibawa dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus). Rapat Bamus akan menentukan apakah dokumen itu bisa diteruskan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Komisi X DPR.

"Sementara, kalau Badan Kehormatan itu memandang perlu untuk meminta, itu bisa saja. BK tulis surat kepada pimpinan DPR dan nanti di rapat Bamus akan saya sampaikan permintaan itu," ujar politisi Golkar itu.

Saat ditanya soal adanya penghilangan 15 nama tersebut, Priyo mengaku tak mau berspekulasi.  

"Kami pegang dokumen resmi yang diserahkan BPK. Kami tidak pernah dapat dokumen audit yang diterima wartawan katanya bulan Juli itu. Sebanyak 15 nama itu saya tahunya dari media massa," kata Priyo.

Ia mengatakan, DPR bisa saja mengklarifikasi adanya perbedaan itu. Tetapi, ia harus memastikan apakah dokumen yang bocor ke wartawan itu juga diterima KPK.

"Kalau ternyata yang diterima KPK itu beda dengan yang didapat DPR, ya kebangetan. Seharusnya tidak begitu," ujar Priyo.

15 nama anggota DPR dalam audit Hambalang

Sebanyak 15 anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut dalam hasil audit tahap II Hambalang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka diduga terlibat dalam penyimpangan pada proses persetujuan anggaran proyek Hambalang. Berdasarkan dokumen hasil audit tahap II Hambalang yang diterima wartawan, 15 anggota DPR tersebut berinisial MNS, RCA, HA, AHN, APPS, WK, KM, JA, MI, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS.

"MNS, RCA, HA, AHN bersama APPS, WK, KM, JA, MI menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada APBN Perubahan Kemenpora TA 2010, meskipun tambahan anggaran optimalisasi sebesar Rp 600 miliar belum dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi X dan Kemenpora," tulis dokumen tersebut.

Hal itu diduga melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 96 Ayat (2) huruf c, Pasal 96 Ayat (6), Pasal 203 Ayat 1, dan Pasal 203 Ayat 2.

Kemudian, disebutkan, MNS, RCA, bersama APPS, WK, KM, JA, UA, AZ, EHP, MY, MHD, dan HLS menandatangani persetujuan alokasi anggaran menurut program dan kegiatan pada RAPBN Kemenpora TA 2011. Padahal, tambahan optimalisasi sebesar Rp 920 miliar belum dibahas dan ditetapkan pada Rapat Kerja Komisi X dengan Kemenpora.