Serahkan Audit Hambalang ke DPR, BPK Dinilai Politis

"Langkah BPK melaporkan ke DPR itu keliru atau menabrak undang-undang yang ada. Bisa saja menghambat proses hukum karena beraroma politik. Apalagi politisasi kasus itu kan kental, hampir melibatkan seluruh fraksi di DPR," kata anggota Koalisi dari Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam di Jakarta, Minggu (25/8/2013).

Menurut Roy, DPR bukanlah lembaga hukum sehingga tidak berwenang mendapatkan laporan audit investigasi BPK yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Hambalang.

"Sehingga kasus ini tidak hanya ditujukan kepada aktor-aktor yang selama ini diduga dan jadi tersangka KPK. Padahal kalau kita lihat, cukup banyak politikus yang bermain. Kami memiliki kekhawatiran ketika hasil audit lebih dulu diserahkan ke DPR, aroma politisasinya sangat kuat," ucap Roy.

Apalagi, menurutnya, kini laporan BPK itu tidak dibuka ke publik. Di samping itu, BPK malah belum menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara Hambalang kepada KPK. Padahal, hasil perhitungan kerugian Hambalang inilah yang diperlukan KPK untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi Hambalang yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng tersebut.

"Kalau hasil BPK menunjukkan adanya tidak pidana, maka menjadi wajib segera, tidak mesti harus melaporkannya kepada DPR. Kalaupun misalnya dilaporkan ke DPR, harusnya lebih dulu ke lembaga penegak hukum. Kami melihat BPK masih bermain aman, ada aroma politik juga, ada ketidakonsistenan menjalankan mandat undang-undang," papar Roy.

Dia juga menambahkan, koalisi khawatir ada upaya melokalisir kasus Hambalang mengingat DPR dan BPK menolak untuk membuka hasil investigasi tersebut.

Peneliti IBC lainnya, Darwanto mengatakan, BPK salah alamat ketika memberikan hasil audit investigasi II Hambalang ini kepada DPR. "DPR hanya pengawasan saja pada saat penanganan kasus ini," tambahnya.

Adapun audit investigasi tahap II Hambalang ini memuat sejumlah informasi penting terkait proyek Hambalang yang meliputi nilai kerugian negara atas proyek Hambalang, serta penyalahgunaan dan pelanggaran aturan oleh pejabat terkait berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang.

Hasil audit investigasi ini pun memuat sejumlah nama anggota DPR yang dianggap melakukan pelanggaran terkait penganggaran proyek Hambalang serta peran Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati yang menggolkan anggaran Hambalang.