Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajudan Dada Ditanya soal Pertemuan di Pendapa

Kompas.com - 23/07/2013, 14:45 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Adhli Al Afwan Izwar, ajudan Wali Kota Bandung Dada Rosada diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, Selasa (23/7/2013). Seusai diperiksa, Adhli mengaku diajukan pertanyaan oleh penyidik seputar pertemuan di pendapa atau rumah dinas Dada di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung.

"Saya cuma ini saja, pemeriksaan pertama, pertanyaannya sama, seputar pertemuan di pendapa," kata Adhli di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta seusai diperiksa sebagai saksi bagi Dada dan mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi.

Namun, dia tidak mengungkapkan lebih jauh soal pertemuan di pendapa itu. Saat ditanya wartawan mengenai pertemuan itu, Adhli mengatakan, "seperti kronologi kemarin itu saja."

Selain ditanya soal pertemuan di pendapa, Adhli mengaku ditanya mengenai kedekatan Dada dengan sejumlah pihak. "Seberapa kenal Bapak (Dada) dengan mereka," tambahnya.

Lagi-lagi, Adhli tidak mengungkapkan siapa pihak yang dimaksudnya itu. Adhli juga mengatakan bahwa Dada dekat dengan siapa saja yang menjadi warga kota Bandung. Saat ditanya apakah ada hakim yang pernah menemui Dada, Adhli membantah hal tersebut. Dia juga membantah Dada disebut dekat dan sering mengundang Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung sebagai tamu di kantornya.

"Biasa saja. Semua diundang sih, semua warga, bukan hanya yang berempat," tutur Adhli.

Dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara bansos Pemkot Bandung, KPK mulanya menetapkan empat tersangka, yakni Toto, hakim Pengadilan Negeri Bandung Setyabudi Tejocahyono, pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat, serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Dalam pengembangannya, KPK juga menjerat Dada dan Edi Siswadi sebagai tersangka. Dada, dan Edi diduga bersama-sama Toto, Herry, serta Asep, menyuap hakim Setyabudi terkait perkara bansos Pemkot Bandung yang ditangani Setyabudi dan dua hakim lainnya. Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah pendapa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com