Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Propam Polri Periksa Dugaan Pelanggaran Kompol AD

Kompas.com - 11/07/2013, 18:19 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan terhadap Kompol AD yang menyelinap masuk ke Gedung Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mengambil sejumlah dokumen. Hasil pemeriksaan itu nantinya akan membuktikan pelanggaran yang dilakukan Kompol AD dan sanksi yang akan diberikan.

"Atas temuan yang merupakan bagian hasil koordinasi bekerjasama dengan BNN, maka Kompol AD diserahkan hari ini pada Kadiv Propam Polri untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan hukuman disiplin dan kode etik profesi," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2013).

Selain dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin, perbuatan Kompol AD juga diduga memenuhi unsur pidana. Hal ini berkaitan dengan dugaan pencurian dokumen BNN oleh Kompol AD.

"Karena yang bersangkutan mengambil dokumen tidak melalui prosedur dan tata cara yang telah diatur BNN. Maka akan ditindaklanjuti dengan proses penyidikan yang akan dikoordinasi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri seseuai dengan kompetensi tugasnya," terang Ronny.

Berdasarkan keterangan satpam BNN, Kompol AD meminta diantarkan ke ruangan itu. Namun, satpam menolak dan akhirnya AD memaksa untuk masuk ke ruangan. Kedatangan AD terekam kamera CCTV. Adapun dokumen yang diambil AD saat ini masih dalam penyelidikan. Hasil pemeriksaan BNN terdapat dua folder yang diambil. Satu folder berisi 125 berkas. AD memberikan keterangan lain saat diperiksa atasannya di Direksus.

"Kompol AD penjelasannya tidak benar, dia mengatakan hanya mengambil dokumen pribadinya, ternyata ada dokumen lain. Namun penjelasan secara gamblang dari Deputi Pemberantasan BNN (Irjen Benny Mamoto), dokumen itu berkaitan surat keluar masuk tidak berkait berkas penyidikan," terang Ronny.

Kompol AD tercatat memiliki reputasi yang buruk selama bertugas di BNN. Dia jarang masuk dan diduga pernah memberikan lencana penyidik BNN kepada seorang tersangka kasus narkotika. AD akhirnya keluar dari BNN dan kembali ke Badan Reserse kriminal Polri.

Selepas dari BNN, AD ditempatkan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Namun, AD tidak memiliki kualifikasi sebagai penyidik di Direksus sehingga diberi pelatihan. Saat bertugas di Bareskrim Polri pun AD diketahui jarang masuk dan sering absen dengan alasan sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com