Hanura: Penolakan Wiranto-HT, Dinamika Politik

Rofiq mengatakan, Hanura menganggap penolakan terhadap pendeklarasian oleh sebagian kader sebagai dinamika dalam berpolitik. "Politik itu kan multitafsir, dan tidak akan terjadi perolehan 100 persen suara dalam partai politik. Deklarasi sudah dilakukan, dan semua kekuatan Hanura harus bersatu-padu," kata Rofiq saat dihubungi pada Rabu (3/7/2013).

Lebih jauh, Rofiq membantah bila Partai Hanura tengah dihantam gejolak pascadeklarasi Wiranto-Hary Tanoe. Ia juga menepis adanya sinyalemen deklarasi itu dilakukan untuk mengamankan dana kampanye Partai Hanura.

"Tidak juga (bergejolak), Pak HT (Hary Tanoe) itu punya komitmen kuat soal cawapres, bukan iming-iming, dan deklarasi ini bukan politik transaksional," ujarnya.

Pendeklarasian keduanya digelar pada Selasa (2/7/2013) kemarin di Hotel Mercure, Jakarta Pusat. Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menjelaskan, keduanya dipilih karena ada permintaan para kader Hanura dari daerah.

"Dalam perjalanan, adanya arus keras permintaan dari daerah yang menginginkan agar Pak Wiranto diduetkan dengan Pak HT menjadi pasangan capres-cawapres," ujar Saleh. Bagi Hanura, Wiranto dan Hary Tanoe cukup ideal, serasi, saling menunjang, serta saling melengkapi.

Akan tetapi, pernyataan berseberangan disampaikan Ketua DPP Partai Hanura Fuad Bawazier. Ia mengatakan, pengusungan pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2014 tidak sah. Menurutnya, deklarasi itu tidak melalui mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ia mengungkapkan, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung Hanura seharusnya diputuskan dalam rapat pimpinan nasional. Hal itu diatur dalam Pasal 48, yang pada intinya menyatakan, Rapimnas diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis dan mendesak. Fuad pun mempertanyakan motif di balik deklarasi tersebut.