Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditentang, Hanura: Deklarasi Wiranto-Hary Tanoe Tak Bermasalah

Kompas.com - 03/07/2013, 17:02 WIB
Indra Akuntono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Hanura Samuel Koto menegaskan, partainya solid mengusung pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2014. Samuel menyatakan bahwa pencalonan keduanya tidak ada masalah meski sebagian kader internal mengkritiknya.

“Biasa saja, enggak ada masalah. Memang apanya yang mau dimasalahkan?” ujar Samuel saat dihubungi, Rabu (3/7/2013).

Saat ditanyakan lebih lanjut apakah pencalonan Wiranto-Hary Tanoe sesuai dengan AD/ART partai, Samuel tidak menjawab dengan lugas. Dia hanya menjelaskan kembali bahwa hal ini tidak bermasalah. “Dalam politik itu kan banyak hal yang bisa di-adjust. Tidak ada masalah karena partai sudah putuskan,” katanya.

Mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, secara hukum, capres yang ditunjuk Partai Hanura memang memiliki hak prerogatif dalam memilih kandidat calon wakil presidennya masing-masing. Hal ini, kata Samuel, sudah menjadi kesepakatan Munas Partai Hanura di Jawa Timur pada tahun 2010.

“Dia punya hak konstitusinya untuk memilih wapres,” kata Samuel.

Sementara secara politik, Samuel mengatakan tidak ada kebenaran yang pasti. Dengan demikian, media tidak bisa menyebutkan bahwa seseorang berargumentasi salah atau benar karena itu semua tergantung keinginan masing-masing. “Karena setiap orang punya kepentingan,” ucap Samuel.

“Kami tidak ingin ragu, mana yang lebih berani, tegas, dan tanggung jawab. Kami sudah firm,” tambahnya.

Lebih lanjut ketika ditanyakan tentang survei yang dilakukan untuk mengukur elektabilitas Wiranto-Hary Tanoe, Samuel kembali tidak menjawab hal ini. Ia hanya menjawab diplomatis bahwa visi dan misi Hanura tidak akan dibelokkan oleh lembaga survei.

“Survei ini diperlukan dan dilakukan sebagai jalan terang, bukan untuk menentukan sikap kami. Jalan itu jalan kami. Jalan Hanura, visi misi dan cita-cita Hanura, bukan berarti ada survei, kemudian kami menyimpang. Kalkulasi politik jelas ada, kami ini sudah puluhan tahun di politik. Memangnya kami bodoh,” tukas Samuel dengan nada tinggi.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding menegaskan, partainya solid mendukung pendeklarasian Wiranto-Hary Tanoe. Keputusan itu sudah final dan akan didukung oleh semua kader Hanura.

“Saya tegaskan, tidak ada friksi di internal Hanura. Semua solid, kalaupun ada satu dua suara berbeda, itu hanya dinamika internal saja,” kata Sudding.

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, kesolidan terjadi karena gagasan ini muncul dari kader di jajaran bawah, di seluruh Indonesia. Lebih jauh, Sudding menyatakan bahwa pencalonan pasangan itu telah final karena telah digodok di DPP Partai Hanura.

Pihaknya juga yakin Wiranto dan Hary Tanoe merupakan pasangan ideal karena mengadopsi sosok dengan latar belakang militer dan pengusaha. “Untuk itulah akhirnya dideklarasikan pasangan Wiranto–HT (Hary Tanoe) bertepatan dengan acara pembekalan caleg DPR RI dari seluruh dapil. Jadi ini murni aspirasi internal kader di bawah,” ujarnya.

Seperti diberitakan, Partai Hanura akhirnya menetapkan Wiranto-Hary Tanoe sebagai bakal capres dan cawapres Pilpres 2014. Penetapan pasangan ini dilakukan setahun sebelum pelaksanaan pilpres. Di Partai Hanura, Hary Tanoe baru saja bergabung dan langsung dilantik sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Sebelumnya, Hary Tanoe adalah Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Ia keluar dari partai itu setelah berseteru dengan Surya Paloh. Deklarasi keduanya pun dilakukan di Hotel Mercure pada Selasa (2/7/2013). Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menjelaskan, keduanya dipilih karena ada permintaan dari para kader Hanura dari daerah.

"Dalam perjalanan, adanya arus keras permintaan dari daerah yang menginginkan agar Pak Wiranto diduetkan dengan Pak HT menjadi pasangan capres-cawapres," ucap Saleh dalam siaran pers yang diterima, Senin (1/7/2013).

Wiranto dan Hary Tanoe, kata Saleh, juga dianggap cukup ideal, serasi, dan saling menunjang serta melengkapi jika ditinjau dari berbagai sudut pandang mana pun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com