Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Tiru "Resep" Kemenangan SBY di Pemilu 2004 dan 2009

Kompas.com - 03/07/2013, 06:45 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura berkaca kepada kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 dan 2009 ketika partai ini menetapkan Wiranto sebagai bakal calon presiden dan Hary Tanoesoedibjo sebagai bakal calon wakil presiden untuk Pemilu 2014. Hanura yakin ujungnya partai politik lain akan merapat.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Hanura Saleh Husein mengatakan, perolehan suara Partai Demokrat di Pemilu Legislatif 2004 hanya sekitar 7 persen. Namun, kata dia, parpol lain akhirnya ikut mendukung pasangan yang ditetapkan partai itu, yakni SBY-Jusuf Kalla. Begitu pula pada Pilpres 2009, parpol lain kembali mendukung SBY meski Boediono yang menjadi pendampingnya bukan dari parpol.

Saleh yakin nantinya parpol lain akan berkoalisi dengan Partai Hanura mendukung Wiranto-Hary. "Kami lihat pengalaman dua pemilu sebelumnya," kata Saleh di Jakarta, Rabu (3/7/2013), ketika ditanya soal deklarasi Wiranto-Hary jauh hari, bahkan sebelum Pemilu Legislatif 2014 digelar.

Menurut Saleh, untuk mengusung Wiranto-Hary, partainya sudah memikirkan persyaratan ambang batas perolehan kursi parlemen sebesar 3,5 persen maupun ambang batas pencalonan presiden, yakni 20 persen perolehan suara kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Untuk menjawab syarat itu, kata dia, seluruh kader Partai Hanura harus bekerja keras.

Meski parpol besar tidak ingin mengubah syarat ambang batas pencalonan presiden, menurut dia, besaran angka itu masih ada kemungkinan berubah. Politik, kata dia, sangat dinamis. Tetapi, saat ini, dia mengatakan, partainya tak berpikir menurunkan syarat ambang batas suara dan dukungan itu. "Yang kami pikir hanya kerja keras. Target kami masuk tiga besar," ujar dia.

Dukungan bulat

Saleh menjelaskan, penetapan Wiranto-Hary berawal dari suara kader. Saat rapat pembekalan caleg DPR dari Hanura, kata dia, sebanyak 33 Dewan Pimpinan Daerah dan Badan Pengurus Harian DPP Hanura berpendapat Hary layak menjadi bakal cawapres. Adapun Wiranto sudah lebih dulu ditetapkan sebagai bakal capres.

Pandangan daerah itu, lanjut Saleh, kemudian diteruskan ke Wiranto dan Hary. Kedua pemimpin Hanura itu, katanya, mengaku tidak bisa menolak jika partai yang meminta. "Kader bilang kenapa enggak diduetkan saja? Tentu kami sudah mempertimbangkan untung ruginya, enggak asal-asal. Makanya, Wiranto dan Hary Tanoe menjawab suara kader itu dengan deklarasi," ucap Saleh.

Saleh menambahkan, dengan deklarasi lebih awal, partainya memiliki waktu lebih panjang untuk menyosialisasikan pasangan Wiranto-Hary Tanoe kepada rakyat. "Ada pula alasan lain yang tidak bisa diungkapkan mengapa deklarasi dilakukan saat ini. Enggak mungkin dapur dibuka," kata Saleh.

Partai Hanura secara resmi mendeklarasikan Wiranto-Hary Tanoe sebagai bakal capres dan cawapres untuk Pemilu Presiden 2014, Selasa (2/7/2013). Wiranto sebelumnya sudah dua kali berlaga dalam Pemilu Presiden.

Pada Pemilu 2004, Wiranto dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Salahudin Wahid yang menjadi calon presiden. Pada 2009, dia kembali maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Jusuf Kalla yang menjadi calon presiden.

Sementara Hary Tanoe baru kali ini diusung untuk pencalonan kepemimpinan nasional. Hary baru bergabung ke Partai Hanura setelah sebelumnya aktif di Ormas Nasdem yang kemudian beralih rupa menjadi Partai Nasdem. Di Hanura, Hary yang juga adalah bos MNC Grup itu menjabat Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com