Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sambut Gembira Perjanjian Ekstradisi dengan Vietnam

Kompas.com - 27/06/2013, 19:57 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku senang atas penandatanganan perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance (bantuan hukum yang saling menguntungkan) antara Indonesia dan Vietnam. Dengan perjanjian itu, kedua negara bisa saling membantu dalam penegakan hukum.

"Kami menyadari baik Vietnam maupun Indonesia ingin kerja sama secara tulus untuk memerangi kejahatan dan tentu menegakkan keadilan, baik yang berlaku di kedua negara maupun kawasan ini," kata Presiden saat melakukan joint statement di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/6/2013).

Jumpa pers digelar seusai pertemuan Presiden SBY dan Presiden Vietnam Truong Tan Sang melakukan pertemuan bilateral. Keduanya lalu melihat prosesi penandatanganan kerja sama di pelbagai bidang, salah satunya bidang hukum.

Kedua kepala negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, angka perdagangan kedua negara tahun 2011 mencapai 4,7 miliar dollar AS dan 4,8 miliar dollar AS pada tahun 2012. Kedua negara menargetkan angka perdagangan akan mencapai 5 miliar dollar AS tahun 2015.

"Bahkan, saya mengusulkan pada 2018 bisa ditingkatkan lagi dua kalinya menjadi 10 miliar dollar AS. Kita ingin lebih melaksanakan perdagangan langsung antar kedua negara," kata Presiden SBY.

Di bidang investasi, kedua kepala negara sepakat untuk melakukan investasi timbal balik. Kepada Presiden Vietnam, SBY mengatakan, banyak pengusaha Indonesia yang akan berinvestasi di Vietnam seperti di bidang infrastruktur dan energi.

Selain itu, kedua negara juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata, keamanan, dan pertahanan. Kedua negara sepakat untuk berkoordinasi dalam patroli laut yang dilakukan militer masing-masing.

Dalam pertemuan bilateral, kedua presiden juga membicarakan masalah di Laut China Celatan. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara damai dan mematuhi hukum internasional tanpa ada ancaman dan kekerasan.

"Kami juga sepakat untuk saling mendukung dalam pencalonan di pelbagai posisi di PBB, antara lain saling mendukung keanggotaan di Dewan Keamanan PBB," ungkas Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com