Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luthfi Pernah Minta Bendahara PKS Berbohong

Kompas.com - 24/06/2013, 18:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, yang pernah menjadi anggota DPR disebut meminta Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman untuk berbohong. Permintaan ini disampaikan setelah Luthfi mengetahui mobilnya, Volkswagen Carravelle, disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut surat dakwaan Luthfi yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6/2013), Luthfi meminta Mahfudz agar membuat pengakuan kepada penyidik KPK bahwa mobil VW bernomor polisi B 948 RFS tersebut merupakan milik DPP PKS.

“Terdakwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut disita KPK kemudian meminta Mahfudz agar membuat pengakuan dalam memberikan keterangan saksi kepada penyidik KPK bahwa mobil merek Volkswagen Caravelle warna hitam tahun 2012 seharga Rp 1.098.000.000 adalah milik inventaris DPP PKS,” kata jaksa Rini Triningsih membacakan surat dakwaan.

Dengan demikian, menurut dakwaan, Mahfudz memerintahkan Achmad Masfuri untuk menyisipkan catatan pengeluaran uang sebesar Rp 1.098.000.000 pada data keuangan DPP PKS. Pada catatan tersebut, DPP PKS seolah-olah membeli satu unit VW Caravelle pada 2012. Kini, mobil tersebut disita KPK dan diamankan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Total ada sembilan mobil yang diamankan KPK terkait Luthfi. Namun, belakangan KPK mengembalikan satu Toyota Fortuner karena ditemukan bukti mobil tersebut rupanya bukan milik Luthfi, melainkan milik Ahmad Zaky, sekretaris pribadi Luthfi.

KPK menyita mobil-mobil tersebut karena diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam persidangan hari ini, tim jaksa KPK mendakwa Luthfi melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji Rp 1,3 miliar terkait kepengurusan kuota impor daging sapi. Jaksa juga mendakwa Luthfi melakukan tindak pidana pencucian uang dalam kurun waktu 2013 hingga 2019.

Pencucian uang diduga dilakukan Luthfi dengan sejumlah cara, antara lain, mentransfer uang atau aset ke pihak lain. Terkait penyidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Mahfudz. Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Mahfudz mengaku bahwa penyidik KPK memintanya memisahkan mana mobil Luthfi dan mana mobil DPP PKS. Dari sekian banyak mobil, Mahfudz menyebut VW Carraevelle sebagai milik DPP PKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com