Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kalau PKS Keluar Setgab, Golkar Akan Cari Gara-gara

Kompas.com - 23/06/2013, 15:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi hingga kini masih "menggantung". Namun, jika PKS keluar dari koalisi diperkirakan hal serupa juga akan diambil Partai Golkar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

"Ke depan, siapa yang tinggalkan Setgab akan laris ke depannya. Dia akan pakai hal ini untuk menyerang Demokrat atau Setgab," ujar Ray.

Dalam kasus PKS, kata Ray, partai ini akan mendapatkan dua keuntungan jika dikeluarkan dari Setgab. Keuntungan pertama didapat PKS setelah berhasil mengambil hati rakyat dengan sikap menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara keuntungan kedua, yakni citra terzalimi yang didapat PKS jika didepak dari koalisi.

Ray menilai jika PKS ternyata benar-benar hengkang dari koalisi, maka Partai Golkar akan bermanuver.

"Dengan begitu, Golkar akan bermanuver karena dia sudah melihat efek positif dari keluar Setgab. Lihat saja kalau elektabilitas Golkar tidak naik, maka Golkar akan cari gara-gara untuk keluar juga dari koalisi," ujar Ray.

Peluang Golkar keluar dari koalisi, lanjutnya, sangat besar mengingat Golkar pada mulanya menolak rencana kenaikan BBM bersubsidi. Terlebih, Ray melihat, kebijakan penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sama sekali tidak memberikan keuntungan politis bagi partai-partai koalisi.

"Saya perkirakan, sampai menjelang 2014 Setgab hanya tinggal tiga yaitu Partai Demokrat, PAN, dan PKB," tandas Ray.

Seperti diketahui, Fraksi PKS dalam rapat paripurna, Senin (17/6/2013) memutuskan menolak RAPBN-P 2013. Hal ini karena PKS menolak adanya kenaikan harga BBM dan juga dana kompensasi yang menyertainya di dalam RAPBN-P itu.

Sikap Fraksi PKS ini bertolak belakang dengan tiga menteri asal PKS di Kabinet Indonesia Bersatu II. Meski para menteri PKS mendukung kebijakan kenaikan harga BBM, tetapi keberadaan PKS di koalisi tetap tak diinginkan.

Sejumlah politisi Partai Demokrat bahkan meminta agar PKS tahu diri untuk mundur dari koalisi karena tak lagi sejalan. Jika PKS keluar dari koalisi, maka posisi ketiga menterinya pun terancam dicopot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    [POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

    Nasional
    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

    Nasional
    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

    Nasional
    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

    Nasional
    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com