Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berkeras Tolak BBM, PKS Tantang Debat Menkeu

Kompas.com - 23/06/2013, 13:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kebijakan pemerintah yang akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal, bahkan siap berdebat tentang kesalahan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Menurut kami, tidak memenuhi akal sehat dalam kenaikan BBN kali ini. Saya siap berdebat dengan menteri keuangan dan yakin nggak akan kalah," ujar Refrizal dalam diskusi di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Refrizal mengatakan PKS sebenarnya sempat menyetujui kenaikan BBM secara perlahan pada periode 2004-2009. Setelah itu, katanya, PKS juga mendorong adanya pendidikan gratis, fasilitas kesehatan gratis, pemanfaatan energi alternatif, hingga program konversi minyak tanah ke gas. Namun, program-program itu ternyata tidak dijalankan secara maksimal oleh pemerintah.

"Sebetulnya PKS menagih janji pemerintah, kok yang sudah disepakati bersama tidak berjalan?" kata Refrizal.

Menurut dia, kenaikan harga BBM kali sangat tidak tepat karena berlarut-larut sehingga menyebabkan kenaikan harga-harga yang tak terkontrol. "Jadi kami sangat sayangkan, kenaikan BBM itu terjadi pada saat ini," imbuhnya.

DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin lalu. Di dalam rancangan itu terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan, dan Raskin. Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini, maka pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Harga baru BBM bersubsidi yakni premium  menjadi Rp 6.500, sedangkan menjadi Rp 5.500 per liter.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra pada rapat paripurna menjadi kelompok penentang kenaikan harga BBM ini. Meski kalah dalam voting saat paripurna, PKS dan PDI Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompesasi yang dinilai rawan diselewengkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo Meninggal Dunia di Usia 96 Tahun

Nasional
Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com