Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Mau Naik, Jip Mercedes Pun Ikut Antre Premium di Pejompongan

Kompas.com - 21/06/2013, 23:38 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada pukul 00.00 WIB, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terlihat masih dipenuhi oleh kendaraan. Di antara kendaraan itu terdapat sejumlah mobil mewah yang turut mengantre BBM bersubsidi.

Contohnya di SPBU Pejompongan, dari pantauan Kompas.com, terdapat mobil mewah seperti jip Mercedes ataupun Honda Accord yang mengantre BBM bersubsidi jenis premium. Menurut Akhmad, seorang petugas pengisian bensin SPBU Pejompongan, mobil jip Mercedes berwarna hijau tersebut mengisi penuh premium.

"Tadi dia ngisi full, Rp 300.000," ujar Akhmad, di SPBU Pejompongan, Jumat (21/6/2013). Dia menambahkan, sebagian besar pengendara kendaraan bermotor mengisi penuh tangki bensin mereka. Akhmad menduga hal ini terkait kenaikan harga BBM yang akan segera berlaku.

Antrean kendaraan di SPBU Pejompongan sudah mencapai jalanan. Sejak sore tadi, kepadatan di SPBU ini sudah terjadi. "Dari jam 4 tadi (16.00 WIB) udah rame banget. Udah gitu ngisinya full semua lagi," kata Akhmad.

Menjelang pukul 23.20, antrean kendaran masih terjadi, baik roda dua maupun roda empat. Terdapat lima tempat pengisian untuk mobil dan dua untuk motor yang dipenuhi kendaraan. Enam personel kepolisian Polsek Metro Tanah Abang terlihat menjaga SPBU ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

    Nasional
    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

    Nasional
    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

    Nasional
    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

    Nasional
    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

    Nasional
    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

    Nasional
    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

    Nasional
    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

    Nasional
    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

    Nasional
     Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

    Nasional
    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

    Nasional
    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

    Nasional
    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

    Nasional
    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com