Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antasari: Memang Lelah Menggapai Keadilan...

Kompas.com - 11/06/2013, 16:33 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menempuh segala upaya hukum untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Setelah peninjauan kembali (PK) ditolak, Antasari mengajukan uji materi Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 268 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 KUHAP di Mahkamah Konstitusi.

Kedua pasal itu mengatur tentang mekanisme permohonan PK yang hanya dapat diajukan sekali. Uji materi pun dilakukan agar dia dapat mengajukan PK lebih dari satu kali. Antasari mengaku mempunyai bukti baru atau novum.

Selain itu, ia juga menggugat praperadilan Polri terkait tidak adanya kejelasan penanganan kasus SMS gelap. Jika Polri dapat mengungkap kasus itu, Antasari akan menggunakannya sebagai bukti baru. Terkait kasus SMS gelap, Antasari akan melaporkan dua saksi, yakni Jeffrey Lumampouw dan Etza Imelda Fitri, yang menyatakan melihat SMS bernada ancaman itu.

Pihak Rumah Sakit Mayapada pun akan dilaporkan atas dugaan menghilangkan barang bukti berupa baju Nasrudin. Dengan segala upaya itu, Antasari menyatakan dirinya sedang mencari keadilan.

"Banyak rencana saya. Ada juga yang dulu jadi saksi kami laporkan karena memberi keterangan palsu. Memang lelah menggapai keadilan, tapi itu harus dilakukan," kata Antasari seusai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2013).

Antasari menganggap kasusnya direkayasa. Menurut dia, hakim seharusnya memutus bebas karena tidak ada bukti yang kuat. Antasari terseret dalam kasus itu karena dua saksi menyatakan melihat isi SMS bernada ancaman yang dikirim Antasari kepada Nasrudin. Namun, hingga saat ini, isi SMS itu tidak dapat ditunjukkan. Selain itu, baju korban tidak pernah diperlihatkan di pengadilan dan kejanggalan lainnya yang pernah diungkap sebelumnya.

"Yang penting bagi saya adalah dudukkan keadilan ini yang sebenar-benarnya. Itu saja. Saya fokus ke perkara masalah ini karena ini menyangkut nasib saya, nasib istri, anak, dan cucu," katanya.

Antasari divonis terbukti merencanakan pembunuhan Nasrudin. Ia dihukum 18 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang. Hampir memasuki tahun kelima ia mendekam di balik jeruji besi itu. Antasari mengaku mengetahui banyak hal, tetapi hanya akan disampaikannya pada waktu yang tepat.

"Ada saatnya nanti, ada waktu dan tempatnya," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

    Nasional
    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

    Nasional
    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

    Nasional
    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

    Nasional
    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

    Nasional
    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

    Nasional
    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

    Nasional
    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

    Nasional
    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

    Nasional
    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

    Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

    Nasional
    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

    Nasional
    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

    Nasional
    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

    Nasional
    Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com