Kamis, 2 Oktober 2014

News / Nasional

Puan: Jangan Ada Rekayasa Hasil Pemilu

Kamis, 18 April 2013 | 22:32 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan, pemerintah dan semua pihak terkait harus bisa menyelenggarakan seluruh pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden 2014 dengan baik agar Indonesia siap menghadapi ASEAN Economic Community 2015.

Puan mengingatkan, semua pihak terkait harus siap menghadapi Pilkada serentak di sepanjang 2013. Jika pemilu tidak lancar, maka akan terjadi konflik hingga akhirnya Indonesia tidak akan siap menghadapi 2015 .

Hal itu dikatakan Puan saat berbicara di Indonesian Young Leaders Forum 2013 yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Puan mengatakan, seluruh pihak terkait harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Aparat keamanan harus tetap netral dan tidak ada rekayasa dalam proses penghitungan hasil pemilu, terutama dalam penghitungan melalui teknologi informasi.

"Itu akan timbulkan gejolak dan ketidakstabilan politik," kata putri Megawati Soekarnoputri itu.

Puan mengatakan, konflik terkait pilkada selama ini terjadi karena penyelenggaraan pemilu belum jujur dan adil. Peserta pemilu, kata dia, tidak siap kalah terhormat dan menang secara jujur hingga akhirnya berbuat curang.

Agus Harimurti Yudhoyono, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga menjadi pembicara, berpendapat, untuk menghadapi ASEAN Economic Community, pembangunan sumber daya manusia diperlukan. Terlebih, sumber daya alam Indonesia semakin lama akan semakin menipis.

Selain itu, kata Agus, perlu terus diupayakan kestabilitas keamanan sebagai syarat mutlak untuk menghadapi tantangan ke depan. Agus berpendapat, permasalahan yang ada dengan negara lain perlu diselesaikan melalui jalur diplomasi.

Meski mengedepankan jalur diplomasi, menurut pria berpangkat Mayor TNI Angkatan Darat itu, penguatan militer tidak bisa diabaikan. Pasalnya, kawasan Indonesia sangat luas. Untuk itu, ia berpendapat perlu ada tambahan anggaran untuk TNI ke depannya.

Anggaran untuk TNI tahun 2013, lanjut Agus, memang sudah cukup besar, yakni sebesar Rp 77 triliun. Namun, katanya, angka itu masih 0,8 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Ia membandingkan dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia sebesar 1,6 persen dari GDP dan Singapura 3,6 persen dari GDP. "Perlu dukungan," kata Agus.


Penulis: Sandro Gatra
Editor : Hindra