Tersangka Korupsi, Emir Moeis, Tak "Nyaleg" Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dan politisi PDI Perjuangan, Emir Moeis, tidak akan mencalonkan diri lagi menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang. Tersangka dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Tarahan ini menyatakan tak ingin lagi maju sebagai caleg atas keinginan sendiri.

"Beliau tidak maju lagi, atas kesadarannya sendiri, tidak mau menjadi caleg," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (10/4/2013).

Saat ditanyakan lebih lanjut apakah urungnya Emir mencalonkan diri karena kasus hukumnya, Tjahjo tak menjawab. Ia hanya memastikan bahwa Emir memang memiliki hak untuk mencalonkan lagi, tetapi Emir akhirnya tidak menggunakan haknya itu.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU Tarahan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Emir diduga menerima suap sekitar 300.000 dollar AS dari PT Alstom Indonesia. Proyek PLTU Tarahan itu dimenangkan perusahaan asing tersebut.

Informasi dari KPK menyebutkan, uang 300.000 dollar AS itu diterima Emir secara bertahap dalam kurun 2004-2005. Aliran dana ke Emir ini salah satunya terlacak dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sejauh ini, KPK belum memeriksa, apalagi menahan Emir setelah menetapkan politikus PDI Perjuangan itu sebagai tersangka pada 20 Juli 2012. KPK baru memeriksa saksi untuk Emir yang berada di luar negeri.

Daftar caleg belum rampung

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan bahwa hingga kini PDI Perjuangan baru merampungkan 90 persen berkas pencalonan bakal caleg seluruh Indonesia. Total sejauh ini ada 22.000 caleg yang mendaftar ke partai berlambang banteng tersebut.

Dari jumlah tersebut, Tjahjo mengatakan, kuota perempuan sudah terpenuhi semuanya. Mereka maju sebagai caleg melalui saluran seperti kader partai dari mantan-mantan kepala daerah yang sudah selesai tugas, caleg tahun 2009 selektif yang mendapat suara baik, dan caleg eksternal yang mendaftarkan diri ke partai.

"Karena banyaknya yang daftar, jadi tidak semua bisa tertampung sebagai caleg. Kira-kira kami akan serahkan DCS ini ke KPU pada tanggal 20-an," ujar Tjahjo.