Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Harap Menkominfo Blokir Situs Pembuat Bom

Kompas.com - 16/03/2013, 14:27 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian Republik Indonesia berharap Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memerintahkan jajarannya memblokir situs internet yang berisi panduan merakit bom. Pasalnya, pelaku teror yang dibekuk polisi akhir-akhir ini belajar membuat bom secara otodidak dari situs internet.

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius dalam jumpa pers terkait penangkapan teroris Bekasi di kantornya, Jakarta, Sabtu (16/3/2013).

"Pelaku tidak lagi secara fisik latihan membuat bom. Kominfo bisa diverifikasi, dicek, dan diseleksi dengan baik situs yang menjadi panduan membuat bom itu. Konten yang isinya seperti itu agar tidak tersebar ke masyarakat karena kecenderungannya mereka belajar dari situ," kata Suhardi.

Ia menambahkan, para pelaku teror membuat bom secara otodidak karena operasi mereka kini terdiri dari kelompok-kelompok. Menurutnya, hal itu berbeda dengan para pelaku teror terdahulu yang bergerak jika ada instruksi langsung dari atasan. Pelaku teror sekarang bergerak untuk merencanakan teror karena inisiatif sendiri. Alhasil, pembuatan bom yang mereka lakukan hanya membutuhkan waktu singkat karena ketersediaan panduan di dunia maya.

"Pola terorisme ini tidak direktif dari atasannya, top down, tapi sekarang parsial. Kelompok ini langsung bicara dan memutuskan eksekusi, sudah tidak lagi tunggu perintah dari amir atau pimpinannya. Ini yang perlu diwaspadai," tegasnya.

Selain itu, kata Suhardi, ketersediaan bahan dasar pembuat bom mudah didapat di pasar. Hal tersebut semakin memudahkan akses bagi kelompok teror merencanakan aksinya. Menurutnya, Polri sedang berkonsentrasi pada hal ini dengan penelurusan penjualan bahan pembuat bom.

"Penjualan pupuk yang jadi bahan pembuat bom jadi konsen kami. Kami sedang cari cara reduksi untuk hal ini," terangnya.

Selain itu, menurut Suhardi, buku yang berisi mengenai ajakan teror harus diwaspadai bersama. Informasi dalam buku yang provokatif, kata dia, harus disensor untuk memininalisasi teror. Pihak yang terkait langsung dengan hal itu, yaitu alim ulama dan Kominfo harus berperan aktif memberikan pencerahan terhadap isi buku.

"Contoh, buku yang dipublikasi apakah itu sesuai dengan nilai Pancasila, harusnya pemahamannya seperti itu. Nilai Pancasila harus terintegrasi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu dari tujuh pelaku perampokan di toko emas di Tambora, Jakarta Barat, yang ditangkap di Bekasi, berinisal M, diketahui terlibat bom Beji yang meledak di Depok, Jawa Barat. Pelaku juga berkaitan dengan perampokan di Bank CIMB, Medan, beberapa waktu lalu.

M ditembak mati polisi karena melawan saat akan diciduk. Selain M, Kodrat alias P dan A juga ditembak mati. Sementara itu, mereka yang ditangkap masing-masing berinisial Togok alias A, H, S, dan Giting. Adapun barang bukti yang disita dari para tersangka, yakni 5 senjata api rakitan, peluru kaliber 9 mm, 34 butir, 14 bom pipa, 2 sepeda motor, dan emas 1 kilogram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com