Demokrat Dinilai Gagal Melembagakan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tampilnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengambil alih operasional partai memperlihatkan Demokrat gagal melembagakan diri. Untuk mengatasinya, semua organ partai perlu diberdayakan sehingga tidak terus bergantung kepada Yudhoyono.

Penilaian itu disampaikan peneliti Centre for Strategic and International Studies, Philips J Vermonte, dan Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia Todung Mulya Lubis di Jakarta, Selasa (12/2).

Menurut Philips, mekanisme internal pengurus Demokrat sulit berjalan sehingga memaksa pembina Demokrat ”mengambil alih” partai itu saat terjadi kemelut. Ini bisa menjadi preseden bagi partai lain, yaitu apabila menghadapi situasi konflik internal, bukan lagi pendekatan institusional yang digunakan, melainkan menggantungkan diri pada ”orang kuat” partai. Akibatnya, partai politik terus-menerus gagal melembagakan dirinya.

Akibat lain, publik makin menyadari, politik hari ini lebih tentang perseteruan para elite partai, politik tidak terkoneksi pada kebijakan publik dan berkaitan dengan publik. Terlebih lagi aura korupsi yang dilakukan elite partai, bukan hanya Demokrat, makin terbuka dan terang benderang terlihat oleh publik.

”Demokrat harus segera menuntaskan persoalan internal ini, tidak bermain di wilayah abu-abu antara melepas atau mempertahankan Anas (Urbaningrum). Kalau dipertahankan, mengingat kuatnya Anas di bawah, dia harus diberi kesempatan merekonsolidasi partai,” kata Philips.

Todung Mulya Lubis mengungkapkan, Demokrat belum berkembang jadi partai modern. Figur Yudhoyono sangat dominan, bahkan kini mengambil alih operasional partai. Langkah Yudhoyono dilihatnya berlebihan karena memperlihatkan ketidakpercayaan pada organ partai.

”Sebetulnya SBY tidak harus turun tangan langsung sendiri, tetapi bisa menunjuk perwakilan atau pimpinan lain di partai itu untuk menangani operasional partai. Itu mengurangi perhatian Presiden pada tugas negara. Itu tidak elok dilihat dari fatsun politik,” katanya.

Secara terpisah, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie M Massardi mengatakan, jika ingin menurunkan atau melucuti kewenangan Anas sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, semestinya Yudhoyono bisa mendorong kongres luar biasa.

Sementara itu, setelah sakit sejak Minggu, kondisi Anas dikabarkan berangsur membaik. Tamu berdatangan ke rumah Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur. Sosiolog dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Musni Umar, mengemukakan, ”Keadaan beliau berangsur membaik. Saya memberikan dukungan moral supaya tabah. Ini ujian.” (IAM/K11)

Selengkapnya, ikuti di topik pilihan:
Kemelut Demokrat